Gorontalo – Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mempertahankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai lembaga mandiri, menyusul wacana peleburan dengan Dinas Sosial. Penegasan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan FGD percepatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kantor Dinas PPPA Provinsi Gorontalo, Selasa (1/6/2025).
Dalam sambutannya, Wagub Idah menyoroti maraknya isu perempuan dan anak yang kian kompleks dan tak kunjung surut. Ia menyebut, isu ini kerap dijadikan prioritas dalam setiap pergantian kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, kenyataannya perhatian anggaran dan kelembagaan terhadap perempuan dan anak masih sangat minim.
“Kasus-kasus perempuan dan anak terus bertambah, ini bukan hanya PR kabupaten atau provinsi, tapi juga menjadi tanggung jawab nasional. Apalagi jika kelembagaannya digabung lagi dengan Dinas Sosial, maka tugas Dinas PPPA akan sulit berjalan maksimal,” ungkapnya.
Wagub mengungkapkan kekhawatirannya ketika mendapat informasi bahwa akan ada peleburan beberapa OPD di lingkungan Pemprov Gorontalo. Ia memprediksi Dinas PPPA akan kembali digabung dengan Dinas Sosial seperti beberapa tahun lalu.
“Saya langsung konfirmasi ke Asisten III, dan minta waktu untuk bertemu Pak Gubernur. Saat bertemu, saya sampaikan langsung bahwa saya sangat menolak rencana itu. Karena apa gunanya saya mendampingi Pak Gubernur, kalau saya tidak bisa memperjuangkan hak perempuan dan anak? Saya saat itu sampai hampir menangis,” tutur Idah sedikit terharu.
