Dulohupa.id – Sawit Watch bersama mitra lokal yang terdiri dari Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) Gorontalo, InHIDES Gorontalo dan Boalemo Bergerak, menggelar Workshop Pengelolaan Sawit Berkelanjutan di Ballroom Grand Hotel Amalia, Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Rabu (20/7/2020) kemarin.
Hadir dalam kegiatan itu, Bupati Boalemo, Komisi II DPRD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pertanian Boalemo serta perwakilan perusahaan PT. Agro Artha Surya (AAS).
Ramli Syawal, penanggungjawab workshop itu mengatakan, bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan antara petani plasma dengan perusahaan sawit PT. Agro Arta Surya Gorontalo di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, agar didengar langsung oleh pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait.
“Ada beberapa poin penting yang ingin kami dorong dari pelaksanaan kegiatan kali ini, diantaranya terbangunnya komitmen dan dukungan dari para pihak untuk penyelesaian konflik antara petani plasma dan perusahaan,” katanya.
Sebab, lanjut dia, janji-janji perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat melalui skema kemitraan tidak dijalankan oleh perusahaan. Keterbukaan informasi tentang hasil panen dan penjualan bahkan tidak diinformasikan oleh perusahaan ke petani plasma.
“Oleh karena itu penting kiranya untuk meningkatkan pengetahuan para pihak, khususnya petani sawit yang ada di Kabupaten Boalemo, tentang tata kelola sawit berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, Hendriwan, Penjabat Bupati Boalemo, dalam presentasinya mengatakan jika Kabupaten Boalemo sudah menjadi anggota dalam asosiasi kepala daerah penghasil kelapa sawit.
“Dalam waktu dekat akan ada regulasi tentang tata kelola sawit dan akan ada pengawasan terhadap perusahaan kelapa sawit. Harapannya kelapa sawit yang ada di Kabupaten Boalemo bisa berimbas baik untuk pendapatan daerah,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, Fatkurrohman, anggota Komisi II DPRD Boalemo, mengatakan, perkebunan sawit yang ada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, lebih banyak mendatangkan kerugian untuk masyarakat sekitar.
“Pihak perusahaan tidak terbuka terhadap pembagian hasil plasma, masyarakat bahkan tidak mengetahui jumlah hutang yang dibebankan ke masyarakat, bahkan daftar dari hasil penjualan sawit dari kebun plasma tidak diketahui oleh petani,” katanya.
Dia melanjutkan, tata kelola sawit tidak akan berjalan jika masalah-masalah yang ada di sana tidak disesaikan oleh pemerintah daerah.
“Kedepannya harus dibenahi, ketika perusahaan untung, masyarakat juga harus untung dan untuk menyelesaikan hal tersebut bupati dan masyarakat harus memiliki target,” katanya.
Hal yang sama diungkapkan Sutahir, salah satu petani plasma sawit dari Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dia mengatakan sejak perusahaan sawit masuk ke desanya tidak melahirkan kesejahteraan di masyarakat, malah melahirkan ketimpangan.
Sudah 10 tahun perusahan datang mengambil alih lahan miliknya, pembagian hasil plasma yang awalnya dijanjikan sebanyak 1 jutaan setiap bulannya, kenyataannya mereka hanya menerima 50 ribu setiap bulan.
“Uang sebanyak itu bisa saya dapatkan dengan menjadi buruh angkut jagung setengah hari saja,” tutupnya.
Hendriawan sendiri mengaku baru mendengar permasalahan sawit yang sedang dibicarakan dan berjanji akan mempelajarinya serta akan berusaha menyelesaikan selama waktu kepemimpinannya.
Reporter: Renal Husa
