Untuk Indonesia

Masyarakat Pohuwato Jadi Korban Permainan ‘Kotor’ Perusahaan Sawit

Sawit Watch menyebut bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Wira Sawit Mandiri (WSM) adalah tidak transparan memberikan informasi terkait kerja sama tersebut kepada masyarakat.

Dulohupa.id–Sawit Watch, organisasi non-pemerintah yang perhatian terhadap isu-isu perkebunan sawit, menyoroti masalah kerja sama kemitraan antara perusahaan sawit dengan masyarakat di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato.

Dalam laporannya, Sawit Watch menyebut bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Wira Sawit Mandiri (WSM) adalah tidak transparan memberikan informasi terkait kerja sama tersebut kepada masyarakat.

“Petani plasma hingga saat ini belum mengetahui status lahan mereka, serta mereka juga tidak mengetahui soal kejelasan batas-batas antara lahan inti dengan plasma,” ujar Bony, Staf Research Pengembangan, Penguatan Komunitas dan Anggota Sawit Watch.

Menurut Bony, petani plasma tidak mendapatkan hak sebagaimana tertera dalam perjanjian awal (MOU/Memorandum Of Understanding). Dari perhitungan biaya produksi juga tidak diinfokan secara jelas oleh pihak perusahaan. Akibatnya, perhitungan panen dan pendapatan yang masyarakat terima dari pihak perusahaan menjadi tidak jelas.

Menurut Bony, pihak perusahaan telah memulai aktivitas membuka kebun masyarakat  bahkan tanpa dilakukannya penandatanganan MOU kerja sama kemitraan perkebunan plasma dengan masyarakat setempat.

“Tindakan perusahaan yang telah  melakukan kegiatan tanpa adanya landasan hukum yang jelas, adalah sebuah kesalahan besar. Jelas masyarakatlah yang menjadi korban dari proses kotor seperti ini,” tegasnya.

Dalam laporan sawit watch sendiri, luasan perusahaan perkebunan sawit PT. WSM telah mendapatkan izin lokasi dari Bupati Pohuwato. Izin lokasi itu tertera pada No. 2/01//I/2010. Izin tersebut untuk lahan seluas 9.146 hektar yang terletak di Kecamatan Taluditi, Kecamatan Duhiadaa, Kecamatan Buntulia, Kecamatan Marisa, yang mulai beroperasi di Kabupaten Pohuwato menurut laporan dari Sawit Watch.

Bahkan, awal kehadiran perusahaan di wilayah tersebut diwarnai dengan tindakan intimidasi oleh perusahaan.

“PT WSM mengancam masyarakat yang menolak kehadiran mereka dan tidak menyerahkan lahan akan dilakukan penarikan lahan secara paksa tanpa ganti rugi sepeserpun,” tutur Bony, anggota Sawit Watch.

Menurut Bony, seharusnya hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi, penyampaian informasi dan kesepakatan-kesepakatan bersama haruslah sudah selesai sejak awal kerja sama. Perusahaan juga harus memegang penuh komitmen  bersama serta janji-janji yang tertuang dalam MOU. Karena jika sedari awal sudah tidak ada kejelasan, kata Bony, maka akan berujung pada kerugian yang akan dialami oleh masyarakat petani plasma itu sendiri.

“Kami sangat menentang tindakan perusahaan yang semena-mena terhadap petani seperti ini,” tegasnya.

Reporter: Zulkfli Mangkau

Comments are closed.