Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Tak Terbukti, Penanganan Kasus Mahar Politik Senilai 3,5 Miliar dihentikan Bawaslu

Dulohupa.id- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo, menghentikan penanganan laporan dugaan pelanggaran politik, berupa permintaan mahar senilai 3,5 miliar pada Pilkada 2020.

Sebab, laporan yang dibuat oleh Risno Yusuf pada 8 September 2020 itu, tidak memenuhi unsur pada pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 187 B jo Pasal 47 ayat (1) yaitu unsur “Memberi Imbalan”.

“Artinya, tidak ditemukan peristiwa hukum pemberian imbalan secara nyata dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, yang diusung tiga partai politik,” kata Ketua Bawaslu Gorontalo, Wahyudin Akili saat konferensi pers pagi tadi, Senin (14/9).

Dalam pasal 187 B jo pasal 47 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 menyatakan ” anggota partai politik/anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat 1 dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lambat 72 bulan dan denda paling sedikit 300.000.000 dan paling banyak 1.000.000.000.

Meski begitu, kata Wahyudin, Bawaslu Kabupaten Gorontalo membuka ruang bagi masyarakat, untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020.

“Setiap pihak yang merasa dirugikan, atapun melihat adanya pelanggaran, kami persilahkan melapor ke bawaslu. Ruang untuk melapor kami buka selebar-lebarnya. Kami pasti akan tindaklanjuti,” tutup Wahyudin.

Sebelumnya, laporan yang teregistrasi dengan nomor 08/LP/PB/Kab/29.04/IX/2020 itu ditindaklanjuti bawaslu dengan melakukan pemeriksaan terhadap Risno, dan tiga orang terlapor yakni Jayadi Ibrahim, Tomi Ishak, dan Hamid Kuna secara langsung dan daring, serta tiga orang saksi dan satu orang ahli pidana.

Reporter: Fandiyanto Pou

Editor:    : Wawan Akuba