Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Pengelolaan Keuangan Pemrov Gorontalo Kembali Beroleh WTP

Dulohupa.id– Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali mendapat apresiasi baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Hal ini setelah dari hasil pemeriksaan BPK RI, Pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo, beroleh WTP (Wajar Tanpa Pengeculian). Raihan WTP untuk pengelolaan keuangan tahun 2019 ini, menjadi WTP ketujuh yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo setelah dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2019 yang sekaligus merupakan pencapaian WTP yang ke tujuh, Selamat! ”ungkap anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz dalam video conference, kamis (4/6).

Lebih lanjut Harry menambahkan, pencapaian WTP berturut-turut ini menunjukkan, keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan sinergi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang tidak henti-hentinya memberikan masukan, diantaranya melalui rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemprov Gorontalo, atas kualitas laporan keuangan yang menjadi semakin baik.

“Pemeriksaan laporan keuangan didasarkan kepada beberapa kriteria yakni kesesuaian standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern,” tambahnya.

Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik pencapaian WTP ini. Ia menilai pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran BPK RI dalam melakukan arahan, monitor, evaluasi, tindaklanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan.

“Alhamdulillah kita diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Tetapi kita juga masih diberi beberapa catatan perbaikan oleh BPK RI, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai rencana aksi yang sudah kita sepakati bersama. Perbaikan tersebut dalam hal penguasaan sistem sehingga tidak terjadi permasalahan lagi di kemudian hari,” Ujarnya

Terkait dengan beberapa rekomendasi BPK, Gubernur Rusli berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Caranya dengan mengoptimalkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan TP TGR, serta mendorong peran inspektorat, Badan Keuangan dan OPD untuk percepatan penyelesaian TLHP 60 hari sejak laporan dikeluarkan.

LKPD yang dikaji secara umum terdiri dari tujuh jenis laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. (*/DP-02)