Scroll Untuk Lanjut Membaca
AdvertorialDEPROV GORONTALO

Komisi IV Deprov Bahas Masalah Asosiasi Pekerja hingga PHK

145
×

Komisi IV Deprov Bahas Masalah Asosiasi Pekerja hingga PHK

Sebarkan artikel ini
Asosiasi Pekerja
Suasana Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo di ruang Dulohupa. Foto/Yayan

Dulohupa.id – Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi pekerja, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Dinas Tenaga kerja Provinsi Gorontalo, dan PT PG Tolangohula di ruang rapat Dulohupa DPRD, Senin (18/9/2023).

Dalam RDP itu, ada beberapa poin yang menjadi tajuk pembahasan yaitu terkait pendirian asosiasi pekerja dan perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja di Pabrik Gula Tolangohula.

“Ada poin yang diadukan. Pertama adalah pendirian asosiasi itu, ketika mereka mendirikan asosiasi dinilai ada beberapa oknum yang menghalanginya. Kedua adalah masalah PHK, ada 2 orang pekerja yang belum sepenuhnya menerima hak-hak mereka,” papar Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi.

Pihak buruh menuntut agar hak-hak yang harus didapatkannya untuk segera dilaksanakan dari pihak perusahaan. Dari RDP ini, menghasilkan beberapa simpulan untuk segera diselesaikan oleh pihak-pihak yang terkait.

“Kesimpulannya, yang pertama untuk pendirian organisasi, disarankan kepada KASBI untuk menempuh mekanisme pendirian organisasi. Sementara, kami sampaikan untuk jangan menghalangi ketika ada pekerjaan yang ingin mendirikan organisasi pekerjaan,” ujar Sofyan.

“Untuk PHK yang belum menerima haknya nanti akan diselesaikan oleh Disnaker bersama tim negosiator. Kami memberikan waktu selama 2 sampai 3 minggu kedepannya,” tandasnya.

Reporter: Yayan