Untuk Indonesia

Inpres Moratorium Sawit Belum Menyentuh Persoalan Pola Kemitraan

Kendati, implementasi kebijakan ini telah berjalan hampir tiga tahun. 

Dulohupa.id- Sawit Watch, organisasi yang concern terhadap isu perkebunan sawit menyebut, bahwa implementasi Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 Tahun 2018, atau yang juga dikenal dengan inpres moratorium sawit, belum berdampak secara signifikan terhadap peningkatan produktivitas perkebunan sawit di Indonesia. Kendati, implementasi kebijakan ini telah berjalan hampir tiga tahun.

Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch mengungkapkan, semestinya Inpres Moratorium sawit digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi pola kerja sama kemitraan antara perusahaan dengan pekebun sawit. Namun kenyataanya, sejauh ini inpres itu justru tidak menyentuh persoalan pola kemitraan.

“(Misalnya) salah satu pola yang banyak diimplementasikan adalah Pola Satu Manajemen (PSM). Yang kami lihat, bahwa inpres moratorium sawit belum menyentuh pada persoalan pola kemitraan (PSM) tersebut, sebagai dari bagian dari proses evaluasi perkebunan,” ungkap Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch, Sabtu (6/3).

Padahal kata Inda, strategi PSM yang harusnya dapat meningkatkan produktivitas perkebunan sawit, justru malah menyengsarakan masyarakat. Sebab, praktik di lapangan sangat berbeda dengan konsep PSM yang semestinya. Buntutnya, petani plasma menjadi kelompok yang paling dirugikan.

Sementara itu, Bony, Staff Research Pengembangan, Penguatan Komunitas dan Anggota Sawit Watch menambahkan, “Hingga tahun 2020 sebanyak 81 kasus kemitraan terjadi di perkebunan sawit. Fakta lapang beberapa kasus kemitraan telah kami sampaikan saat beraudiensi dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) RI pada Senin 01 Maret 2021 lalu. Di mana KPPU memiliki unit yang mengawasi pelaksanaan kemitraan, salah satunya sektor perkebunan sawit,” papar Bony.

“Salah satu contoh kasus kemitraan terjadi di Desa Tirto Asri, Kec. Taluditi, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo oleh PT. Wira Sawit Mandiri (PT. WSM). Perusahaan beroperasi tanpa adanya landasan kesepakatan kerjasama kemitraan dalam bentuk MOU. Selain itu, perusahaan juga melakukan intimidasi dengan mengancam masyarakat yang menolak menyerahkan lahan akan dilakukan penarikan lahan secara paksa tanpa ganti rugi sepeserpun, serta adanya ketidakkonsistenan terkait biaya pembangunan kebun sawit yang dijanjikan, terjadi perbedaan antara sosialisasi dan realisasinya,” kata Bony.

Dalam audiensi tersebut, Hairudin Ali Staf dari Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam/JAPESDA menjelaskan, “Hasil pemantauan kami, bahwa pola satu manajemen (PSM) menimbulkan banyak persoalan di tingkat lapang. Salah satunya contohnya terjadi antara PT. Agro Artha Surya (PT. AAS) dengan petani plasma Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo,” terang Hairudin.

“Kami melihat bahwa perusahaan tidak mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat, seperti misalnya tidak memberikan informasi soal status lahan masyarakat, batas antara lahan inti dan plasma, serta perhitungan biaya produksi yang tidak jelas. Petani yang awalnya dijanjikan akan memperoleh penghasilan sekitar 1,3 jt an perbulan namun hanya menerima sekitar 22 ribu saja perbulan. Hadirnya perusahaan bukan mensejahterakan justru mengsengsarakan,” tambah Hairudin.

Bony menambahkan “Pengurus koperasi dan petani juga menemukan adanya praktik penggandaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anggota koperasi  dan petani yang dilakukan oleh PT. AAS. Hal ini telah dilaporkan ke Direskrim Polda Gorontalo pada Desember 2020 lalu. Perkembangan terakhir bahwa masyarakat yang melaporkan kasus ini, diminta untuk mencabut laporan tersebut oleh berbagai pihak. Sebagian besar masyarakat menolak mencabut dan tetap menjalankan proses ini, ” tambah Bony.

Hal senada turut disampaikan oleh Cion Alexander dari Perkumpulan Petani Kelapa Sawit (PPKS) Indonesia, “Praktek buruk pengelolaan kemitraan juga terjadi di Kab. Sanggau, Kalimantan Barat. Misalnya soal nilai kredit yang dibebankan ke petani tidak sesuai dengan  kondisi kebun serta tidak sesuai dengan standar teknis. Selain itu persoalan take over antar perusahaan tidak pernah melibatkan kan petani dalam proses dan pengambilan keputusan. Presentasi bagi hasil 80:20 atau 70:30 yang mana lebih besar porsi di perusahaan juga sangat tidak adil dan merugikan petani. Kami petani plasma dan koperasi juga berkeberatan dan berharap adanya peninjauan ulang terkait pola satu manajemen (PSM) yang diterapkan perusahaan. Pola ini terkesan dipaksakan untuk diadopsi, padahal prakteknya ini sangat merugikan petani plasma,” ujar Cion.

“Dari sejumlah fakta permasalahan kemitraan di atas, menjadi wajar jika produktivitas perkebunan sawit kita saat ini masih sangat rendah. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kebun justru pola kemitraan PSM menimbulkan sejumlah permasalahan yang menyengsarakan petani plasma. Sehingga kami menilai bahwa perpanjangan inpres moratorium sawit menjadi suatu keharusan. Proses evaluasi dalam inpres ini harus juga menyasar kepada pola kerjasama kemitraan petani plasma dengan perusahaan. Hal ini guna menyukseskan agenda besar tata kelola perkebunan sawit di Indonesia,” tegas Inda.

Reporter: Zulkifli Mangkau

Comments are closed.