Scroll Untuk Lanjut Membaca
PERISTIWA

Hakim Beda Pendapat Soal Putusan Bebas Terdakwa Kasus Batu Hitam

443
×

Hakim Beda Pendapat Soal Putusan Bebas Terdakwa Kasus Batu Hitam

Sebarkan artikel ini
Putusan Hakim
Ketua Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo saat membacakan putusan terdakwa kasus batu hitam ilegal/Ist

Dulohupa.id – Satu anggota hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo menyatakan Dissenting Opinion atau perbedaan pendapat soal putusan ketua hakim memvonis bebas kepada 4 warga Negara Asing (WNA) China sebagai terdakwa kasus batu hitam ilegal.

Sebelumnya dalam putusannya, ketua majelis hakim Rendra Yozar Dharma Putra membacakan putusan bebas kepada keempat WNA, Senin (19/12), yaitu terdakwa Huang Dingsheng dan Chen Jinping dengan nomor perkara 177/Pid.Sus/2022/PN Gto, serta Gan Hansong dan Gan Caifeng dengan perkara pidana nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto.

“Pertimbangan aspek filosofis majelis hakim menilai, perkara keadilan bukan hanya bagi masyarakat setempat yang dilindungi oleh undang-undang namun juga bagi terdakwa sebagai investor,” ucap Rendra Yozar Dharma Putra.

Sementara aspek sosiologis, majelis hakim menilai, pembelian harga batu hitam oleh terdakwa dengan nilai yang lebih tinggi dari investor lain, sehingga nilai ekonomis oleh para terdakwa menciptakan lapangan kerja yang lebih baik kepada masyarakat atau kelompok penambang.

Terkait dengan putusan tersebut, Hakim anggota 1 yaitu Hamka, SH.,MH menyatakan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

“Maka sudah sepatutnya perbuatan terdakwa dapat dihukum pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dengan denda Rp1 Miliar,” kata Hamka, SH., MH.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bukan merupakan pengurus dari PT Gorontalo Mineral dan PT. Gorontalo Mineral sendiri belum melakukan kegiatan penambangan di wilayah tersebut sehingga dengan demikian batu hitam yang merupakan mineral yang diangkut oleh Terdakwa tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf c dan Huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105.