Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

APBD Tahun 2020 Difokuskan untuk Penanggulangan COVID-19

Dulohupa.id – Pandemi COVID-19 yang belum juga selesai. Di Provinsi Gorontalo, kasus baru justru semakin bertambah. Kurvanya dalam sebulan terakhir naik tajam. Sehingga, untuk tahun 2020 ini, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tetap difokuskan pada penanggulangan virus ini.

Hal itu diketahui dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaram sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020.

“Perubahan APBD tahun 2020 masih tetap memperhatikan delapan program prioritas provinsi, akan tetapi karena adanya pandemi COVID-19, maka perubahan anggaran lebih di fokuskan lagi dalam pembiayaan ini,” tutur Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya.

Idris juga merincikan, akibat COVID-19 pendapatan daerah saat ini turun sebesar Rp292,90 miliar atau 14.07 persen menjadi sebesar Rp1,78 triliyun dari APBD induk sebesar Rp2,08 triliyun. Sementara untuk belanja daerah turun sebesar Rp240,16 miliar atau 11.54 persen menjadi Rp1,84 triliyun dari APBD induk sebesar Rp2,08 triliyun.

Hal-hal yang menjadi fokus perubahan diantaranya di bidang kesehatan. Meliputi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, pelayanan medik RS Ainun, pelayanan kesehatan rujukan, dan honorarium dokter dan tim relawan.

“Selain itu ada pula untuk jasa pengolah limbah dan BBM ambulance, renovasi ruang gedung RS Ainun untuk kamar isolasi pasien penanganan maupun positif COVID-19,”

Sementara untuk bidang ekonomi, akan fokus pada stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang strategis, penyambungan kembali listrik dan biaya operasional cold storage. Ditambah pula dengan pengadaan perahu fiber 3GT bermesin tempel 15 PK, serta pengadaan bahan baku ikan untuk masyarakat terdampak COVID-19.

“Penyediaan jaring pengaman sosial seperti belanja hibah barang pada SKPD dinas sosial, dinas PMD Dukcapil, bantuan sosial dalam bentuk uang, serta bantuan keuangan yang bersifat khusus pada kabupaten dan kota,” tandasnya.

Perubahan ini selanjutnya diharapkan mampu memperbaiki stabilitas ekonomi. Selain itu diharapkan pula penanganan COVID-19 tepat sasaran. **(rtr/1)