Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Ranperda Pemprov Gorontalo Disetujui DPRD

Dulohupa.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (4/8/2020).

Gubernur Gorontalo dalam pendapat akhirnya menyampaikan, bahwa sebulan sebelumnya Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD TA 2019. Dalam aturannya diwajibkan kepala daerah untuk menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Pada kesimpulan akhir, RKPD kita diterima oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD provinsi. Tanpa bapak dan ibu sekalian, saya dan pak wagub, tidak dapat bekerja semaksimal mungkin. Terima kasih saya ucapkan,” kata Rusli.

Sementara itu, Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo melaporkan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019. Dalam laporan tersebut, Banggar DPRD merekomendasikan beberapa hal, diantaranya meminta gubernur beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2019.

“Namun tak lupa kami ucapkan selamat kepada Pemprov Gorontalo dan kepada kita semua yang telah berperan aktif dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah TA 2019, yang memperoleh Opini WTP dari BPK RI. Kalau ini merupakan ke tujuh kali kita memperoleh opini WTP, berarti selama kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, setiap tahun kita memperoleh opini WTP dari BPK RI, ini luar biasa,” beber Mitran Tuna selaku ketua tim Badan Anggaran DPRD.

Secara umum Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ini, memuat lima aspek penting yakni pendapatan daerah, belanja daerah, surplus atau defisit, dan silfa. Ada juga menyangkut aset serta kewajiban dan ekuitas. ** (rtr/1)