Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan fiskal pada tahun anggaran 2027. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diproyeksikan hanya berada di kisaran Rp1,2 triliun, sehingga pemerintah dituntut lebih selektif dalam menentukan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah untuk mengarahkan belanja pada program yang benar-benar prioritas, spesifik, dan strategis. Hal itu disampaikan Gusnar dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).
Menurut Gusnar, proyeksi pendapatan daerah pada 2027 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp407 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp797 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp400 juta.
Angka tersebut, kata dia, masih belum memasukkan potensi penerimaan yang bersumber dari iuran pertambangan rakyat maupun dana bagi hasil sektor pertambangan.
“2027 kita masih akan mengalami penurunan transfer ke daerah. Kita lihat APBD untuk 2024 Rp1,9 triliun, untuk 2025 Rp1,8 triliun, untuk 2026 Rp1,6 triliun, dan pada 2027 Rp1,2 triliun,” ujar Gusnar.
Dengan tren penurunan tersebut, pemerintah harus menentukan sektor yang paling tepat untuk menjadi sasaran belanja daerah.
“Pertanyaannya sekarang, kita mau arahkan ke mana APBD yang mini ini untuk masyarakat Gorontalo?” katanya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Gorontalo tetap memasang sejumlah target pembangunan dalam RPJMD 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,74 persen. Tingkat kemiskinan diharapkan turun menjadi 12,78 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di angka 2,95 persen. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat hingga 74,1.
Gusnar mengakui pencapaian indikator tersebut bukan perkara mudah jika hanya mengandalkan APBD sekitar Rp1,2 triliun. Namun, ia meyakini target pembangunan tetap dapat dikejar melalui pengalokasian anggaran yang lebih terarah.
“Rasanya dengan APBD yang Rp1,2 triliun kita harus mengharapkan angka yang besar untuk bisa mencapai APBD. Tetapi, kami optimis karena adanya program pembangunan spesifik dan strategis pada tahun anggaran 2027,” ungkapnya.
Untuk menjaga momentum pembangunan, pemerintah akan memfokuskan anggaran pada sejumlah sektor yang dinilai memiliki dampak luas terhadap masyarakat.
Infrastruktur menjadi salah satu sektor utama yang akan mendapat perhatian. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor pendidikan, termasuk modernisasi pendidikan menengah kejuruan.
Program strategis lainnya meliputi pengembangan permukiman, penguatan sektor pertanian, serta hilirisasi pada sektor peternakan dan perikanan.
Kebijakan tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain melakukan efisiensi dan penajaman belanja, Pemprov Gorontalo juga berupaya meningkatkan kapasitas pendapatan daerah.
Salah satu potensi yang tengah dioptimalkan berasal dari sektor pertambangan rakyat. Pemerintah daerah masih berproses dalam pengusulan sejumlah wilayah pertambangan rakyat sekaligus menyelesaikan dokumen yang diperlukan bersama pemerintah pusat.
Jika proses tersebut berjalan sesuai ketentuan, sektor pertambangan rakyat diharapkan dapat memberikan tambahan ruang fiskal bagi daerah.
Gusnar menegaskan, optimalisasi sumber-sumber pendapatan tersebut menjadi bagian penting dalam menghadapi tren penurunan transfer dari pemerintah pusat.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemprov Gorontalo dituntut memastikan setiap rupiah dalam APBD 2027 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Reporter: Enda
