Dulohupa.id – Belakangan ini, masyarakat Kota Gorontalo cukup dipusingkan dengan fenomena antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Bahkan, antrean tersebut membentang hingga ratusan meter.
Waktu tunggunya pun tak main-main, warga harus menunggu berjam-jam hanya untuk mengisi bahan bakar kendaraannya. Fenomena ini nyaris terjadi setiap hari. Ketika dikonfirmasi ke salah satu SPBU, pihak pengelola menyatakan tidak ada kendala pasokan, namun antrean panjang tetap terjadi di lapangan.
Menanggapi persoalan tersebut, Pakar Transportasi sekaligus Akademisi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo (FT-UNG), Dr. Anton Kaharu, memberikan pandangan komprehensif. Kepada tim liputan Dulohupa.id, Senin (7/9/2026), ia menyatakan fenomena antrean panjang BBM di SPBU Kota Gorontalo tidak boleh disederhanakan sekadar masalah kelangkaan BBM. Sebab, ketersediaan stok dan kapasitas pelayanan SPBU adalah dua hal yang berbeda.
Menurutnya, panjangnya antrean justru menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan yang datang dengan kemampuan SPBU dalam memberikan pelayanan. Kondisi itu diperparah jika distribusi BBM antar-SPBU tidak mengikuti pola kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Jika stok secara keseluruhan dinyatakan aman, tetapi kendaraan tetap mengantre hingga ratusan meter bahkan mengganggu badan jalan, berarti ada ketidakseimbangan antara tingkat kedatangan kendaraan (arrival rate), kemampuan pelayanan SPBU (service rate), distribusi BBM antar-SPBU, dan kapasitas ruang antrean,” ujar Dr. Anton dalam keterangan tertulis.
Lebih lanjut, dalam perspektif transportasi, antrean yang meluber hingga ke badan jalan merupakan persoalan yang lebih serius. Hal ini dapat memicu spillback (penumpukan balik), menurunkan kapasitas efektif ruas jalan, mengganggu kinerja persimpangan, meningkatkan potensi konflik lalu lintas, serta membahayakan keselamatan jalan raya.
“Karena itu, saya melihat ada dua pendekatan yang harus dijalankan secara bersamaan,” tegasnya.
Pertama, Pendekatan Hulu
Pertamina, Pemerintah Daerah, dan DPRD Kota Gorontalo perlu memastikan distribusi dan alokasi BBM benar-benar sesuai dengan pola kebutuhan riil di masing-masing wilayah. Tidak boleh hanya mengandalkan angka rata-rata, melainkan harus memetakan pola permintaan berdasarkan hari, jam, lokasi, jenis kendaraan, dan jenis BBM. Apalagi saat ini Pertamina menyatakan pasokan normal, sementara antrean masih terjadi. Artinya, perlu dicari titik hambatannya (bottleneck) secara lebih spesifik.
Kedua, Pendekatan Hilir
SPBU harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem transportasi perkotaan. Perlu dievaluasi kapasitas pelayanan pompa pengisian (nozzle), rata-rata waktu pelayanan per kendaraan, kapasitas area antrean, akses masuk-keluar SPBU, serta dampaknya terhadap jaringan jalan di sekitarnya.
Dari kedua pendekatan tersebut, Dr. Anton mengemukakan solusi praktis jangka pendek dan jangka menengah.
“Solusi jangka pendek, pastikan antrean tidak menutup badan jalan atau mengganggu persimpangan. Jika area antrean internal SPBU sudah penuh, perlu dilakukan pengaturan dan pengalihan kendaraan ke SPBU alternatif. Pada jam atau hari puncak, petugas pengatur lalu lintas juga perlu diperkuat,” ungkapnya.
“Sedangkan solusi jangka menengah, saya menyarankan dilakukan survei sederhana namun sistematis: berapa jumlah kendaraan yang datang per jam, berapa yang dapat dilayani per jam, berapa lama waktu pelayanan rata-rata, berapa panjang antrean maksimum, dan berapa kapasitas ruang antre SPBU,” lanjut Dr. Anton.
Dari data tersebut, kata dia, dapat diketahui secara objektif apakah masalah utamanya terletak pada alokasi pasokan, distribusi, kapasitas pelayanan SPBU, perilaku konsumen, atau justru gabungan dari faktor-faktor tersebut.
“Ini momentum yang tepat untuk membangun sistem pemantauan antrean BBM di Kota Gorontalo yang melibatkan Pertamina, Dinas Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan perguruan tinggi. Bahkan secara akademis, UNG dapat membantu melakukan pemodelan antrean dan evaluasi dampaknya terhadap kinerja jaringan jalan,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi bahwa BBM tersedia. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa BBM bisa didapatkan dengan waktu tunggu yang wajar tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean, dan tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Jadi, menurut saya, pertanyaannya bukan sekadar ‘BBM langka atau tidak?’. Pertanyaan yang lebih tepat adalah: mengapa ketika stok dinyatakan tersedia, pelayanan di titik tertentu tidak mampu mengimbangi permintaan? Itulah yang harus dijawab berdasarkan data lapangan,” pungkasnya.
Reporter: Yayan
