Dulohupa.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mempercepat program cetak sawah baru seluas 5.642 hektare, dengan target seluruh lahan rampung dan siap tanam paling lambat Maret 2026. Namun di kabupaten yang sama tempat proyek ini berjalan—Pohuwato—lebih dari 800 hektare sawah lama di Kecamatan Duhiadaa sudah tiga tahun tak tersentuh sama sekali, dan tak ada satu pun program percepatan serupa yang menyasar ke sana.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljady Mario, mengatakan seluruh areal cetak sawah itu sudah dikontrakkan dan tengah berproses di lapangan.
“Total cetak sawah kita mencapai 5.642 hektare. Saat ini seluruhnya sudah dikontrakkan dan sementara berproses di lapangan,” ujarnya saat ditemui di sela panen raya jagung, Kamis (8/1/2026).
Tahap awal difokuskan pada pembukaan sekitar 1.000 hektare, sembari infrastruktur pendukung dan sistem tanam disiapkan.
Muljady juga mengklaim Gorontalo saat ini surplus sekitar 13 ribu ton beras dibanding kebutuhan penduduknya, hasil kombinasi perluasan sawah baru dan optimalisasi lahan lama. Salah satu strateginya adalah mendorong lahan yang tadinya hanya ditanami sekali setahun menjadi dua kali tanam. “Lahan yang tahun lalu tidak ditanami juga kita upayakan kembali ditanami tahun ini,” katanya.
Klaim itulah yang justru berbenturan langsung dengan kenyataan di Duhiadaa. Di sana, ratusan hektare sawah bukan sekadar “tidak ditanami tahun lalu”—melainkan sudah mati produksi selama dua hingga tiga tahun berturut-turut, dan sampai sekarang belum masuk dalam upaya optimalisasi apa pun yang disebutkan Dinas Pertanian.
“Kalau keseluruhan lahan yang produktif di Kecamatan Duhiadaa dengan Buntulia itu 1.700 lebih hektare,” kata Abdurahman Lukum, Ketua Gabungan PPPA Kecamatan Duhiadaa, menggambarkan skala lahan yang kini sebagian besar terbengkalai dan berdampak pada lebih dari 1.700 petani yang kehilangan mata pencaharian.
Penyebabnya, menurut petani, adalah sedimentasi sungai akibat kerusakan hutan di kawasan hulu yang mereka duga dipicu aktivitas tambang.
“Katanya hulu sudah rusak… sudah banyak alat-alat yang disana, yang sudah mengerup, kasih rusak masalah hutan yang ada disana,” ujarnya.
Mereka sempat bertahan menanam tiga musim berturut-turut meski airnya sudah keruh, namun tiga-tiganya gagal panen. Setelahnya, sebagian besar berhenti bertani sama sekali—istri beralih jadi buruh kupas kelapa, suami mencari kelapa jatuh milik orang untuk bertahan hidup.
Foto: Enda/ Dulohupa.id
Di sinilah letak celah paling mencolok. Muljady memang mengakui ada lahan yang gagal optimal karena “faktor alam, seperti banjir di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lainnya”—tapi tidak sekali pun menyebut sedimentasi akibat tambang, apalagi problem lintas kewenangan kabupaten-provinsi yang menurut petani Duhiadaa menjadi alasan utama sawah mereka tak kunjung tertangani. Petani sendiri menegaskan ini bukan sekadar bencana alam yang tak terhindarkan:
“Pak Bupati, beliau tidak ada kewenangan masalah sungai dan masalah sekunder. Ini adalah kewenangan provinsi,” kata mereka—menunjuk langsung ke institusi yang sama yang kini disebut Muljady tengah sibuk mempercepat cetak sawah baru di kecamatan lain.
Dengan kata lain, provinsi punya kapasitas untuk mengontrakkan proyek, mengatur target waktu ketat sampai Maret 2026, dan mengklaim surplus 13 ribu ton beras—tapi belum menunjukkan langkah setara untuk memulihkan sawah eksisting yang mati karena problem yang justru ada dalam kewenangannya sendiri: sungai dan kawasan hulu.
Petani Duhiadaa tak menuntut proyek semegah cetak sawah baru. Mereka hanya ingin akar masalah pada sungai mereka dibereskan.
“Kami tidak mempermasalahkan tambang, kami tidak alergi dengan perusahaan, cuma bagaimana tambang jalan, perusahaan jalan, kami petani juga jalan,” tegas mereka. “Jangan perusahaan yang jalan atau tambang yang jalan, kami petani mati.”
Selama narasi surplus beras dan cetak sawah baru terus digaungkan tanpa menyentuh akar masalah di Duhiadaa, angka 5.642 hektare di atas kertas akan terus bertambah—sementara 800 hektare sawah lama, lengkap dengan petani dan riwayat produksinya, terus hilang dari peta pangan Gorontalo.
Redaksi
