Gorontalo – Pernyataan sejumlah instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait kondisi ketersediaan beras daerah menuai sorotan lantaran saling bertolak belakang satu sama lain.
Setidaknya ada perbedaan data yang disampaikan ke publik, terkait stok beras dan tingginya Harga beras di Provinsi Gorontalo, klaim surplus produksi, jaminan stok aman dari Bulog, hingga pengakuan kelangkaan pasokan yang disebut memicu kenaikan harga di pasar rakyat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Muljady Mario, dalam dialog “Tamu Kita” dikutip dari rri.co.id, yang digelar secara virtual pada Senin, 4 Mei 2026, sempat memastikan ketersediaan beras daerah dalam kondisi aman.
Menurutnya, produksi gabah Gorontalo pada 2025 meningkat hampir 20 persen dibanding tahun sebelumnya, sehingga jika dikonversi menjadi beras, total produksi diperkirakan mencapai sekitar 157 ribu ton — melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat Gorontalo yang berada di angka sekitar 143 ribu ton per tahun.
Saat itu, Muljady menyebut surplus produksi tersebut menjadi bukti kontribusi Gorontalo terhadap ketahanan pangan nasional. Ia bahkan menyatakan Gorontalo pernah mencatatkan surplus beras hingga mampu berperan sebagai penyuplai kebutuhan beras bagi daerah lain yang membutuhkan, sebagai bagian dari kontribusi provinsi ini terhadap rantai pasok pangan nasional.
Belakangan, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Gorontalo, La Ode Sulaiman, turut memberikan keterangan sebagaimana dikutip dari gorontalo.antaranews.com yang menegaskan stabilnya pasokan beras di daerah.
Dalam keterangan yang disampaikan di Kota Gorontalo pada Selasa, 21 Juli 2026, Sulaiman memastikan stok beras Bulog untuk kebutuhan Gorontalo saat ini mencapai 2.400 ton dan cukup hingga akhir tahun atau Desember 2026.
Ia juga menjamin kualitas beras yang didistribusikan, yakni beras dalam negeri dengan tekstur pulen, berbeda dari keluhan masyarakat terhadap beras Bulog di masa lalu yang dinilai pera atau kering.
“Kita menjual beras dalam negeri yang rasanya pasti pulen. Kalau dulu masyarakat mengeluhkan rasa beras Bulog yang pera atau kering dan cenderung keras, karena tidak pulen, namun saat ini dipastikan beras Bulog adalah beras dalam negeri dengan kualitas pulen,” kata Sulaiman.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas pangan melalui saluran Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga, tak hanya untuk beras, tetapi juga gula pasir dan minyak goreng.
Namun, hanya dua hari setelah pernyataan Bulog tersebut, narasi yang justru berbeda muncul dari Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka. Pada Kamis, 23 Juli 2026, Fayzal mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras dan minyak goreng di pasar rakyat justru dipicu oleh terganggunya distribusi pasokan serta berkurangnya ketersediaan stok.
Ia menyebut penurunan produksi akibat kemarau panjang turut menjadi penyebab, ditambah keterlambatan pasokan dari luar daerah karena distribusi ikut terdampak keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
“Penurunan pasokan distribusi, jumlah produksi barang pokok, dan adanya kebijakan kenaikan harga dari pihak distributor, khususnya komoditi minyak goreng dan beras yang masuk ke pasar rakyat menyebabkan pedagang mengambil langkah menaikkan harga jual barang pokok,” kata Fayzal.
Pernyataan Fayzal ini menyiratkan Gorontalo bergantung pada pasokan beras dari luar daerah yang justru sedang terganggu, kondisi yang berbeda dari jaminan Bulog dua hari sebelumnya bahwa stok 2.400 ton cukup hingga akhir tahun, sekaligus berbeda dari klaim Dinas Ketahanan Pangan pada Mei lalu yang menyebut Gorontalo pernah surplus dan mampu menyuplai daerah lain.
Ketiga pernyataan tersebut, jika dibaca berurutan, menampilkan gambaran yang tidak konsisten mengenai kondisi riil ketersediaan beras di Gorontalo sepanjang tahun 2026.
Ketimpangan pernyataan ini muncul di tengah data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) yang mencatat harga beras di pasar modern Gorontalo bertahan di angka Rp20.250 per kilogram selama tiga hari berturut-turut pada 20–22 Juli 2026, tertinggi secara nasional, melampaui provinsi-provinsi lain seperti Papua, Sumatera Barat, hingga Sulawesi Tengah.
Harga minyak goreng di pasar tradisional pun tercatat termahal di Indonesia pada periode yang sama, yakni Rp27.100 per kilogram. Hingga berita ini disusun, belum ada klarifikasi resmi dari Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, maupun Dinas Kumperindag terkait perbedaan narasi antara ketiga pernyataan tersebut.
