Scroll Untuk Lanjut Membaca
GORONTALOPOLITIK

Pimpin Konsolidasi Task Force di Gorontalo, Hanura Tak Ingin Larut Urusan Parliamentary Threshold

×

Pimpin Konsolidasi Task Force di Gorontalo, Hanura Tak Ingin Larut Urusan Parliamentary Threshold

Sebarkan artikel ini
Hanura Gorontalo
Ketua Tim Task Force sekaligus Waketum Hanura, Patrice Rio Capella saat menyerahkan SK Kepengurusan untuk enam DPC, dan satu DPD ke Ketua DPD Hanura Provinsi Gorontalo. Foto/Dulohupa

Dulohupa.id – Ketua Tim Task Force sekaligus Waketum Hanura, Patrice Rio Capella menegaskan partainya tidak ingin berlarut-larut dalam menyikapi wacana ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), yang saat ini sedang dibahas oleh Panja RUU Pemilu, di DPR RI. Hanura, saat ini, fokus menyiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2029.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) adalah persentase minimal perolehan suara sah nasional yang harus dicapai oleh suatu partai politik dalam pemilihan umum agar dapat diikutsertakan dalam penghitungan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)

“Kita meyakini bahwa kalau ini sungguh-sungguh kita lakukan, maka 4 persen itu kecil. Kita menyadari bahwa ada sukses story yang pernah saya lakukan di partai sebelumnya. Hanura, awalnya juga 4 persen,” ujar Rio, di acara konsolidasi dan rapat teknis Tim Task Force, dengan pengurus DPD, DPC, dan Anggota DPRD Partai Hanura se Provinsi Gorontalo, di Fox Hotel, Gorontalo, Senin (19/10/2026).

Rio optimis partainya akan masuk Senayan di Pemilu 2029. Baginya, soal ambang batas parlemen itu tergantung dari keinginan, kekuatan, dan tekad Hanura untuk melewati PT 4 persen. Melihat semangat kader di daerah, termasuk Gorontalo, dirinya optimis partainya bisa menempatkan wakil di DPR RI.

“Gorontalo itu provinsi ke-22 yang kita datangi, itu tidak jauh berbeda semangatnya dengan 21 provinsi yang lain yang kami datangi,” semangatnya.

Harapannya, di 16 provinsi lainnya yang akan didatangi Tim Task Force, memiliki semangat dan tekat yang sama dan penuh percaya diri menghadapi Pemilu 2029 yang akan datang.

“Bahwa hari ini yang kami lakukan bukan sekadar untuk menghadapi verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu sasaran antara. Jadi, kita berkumpul untuk menang pemilu 2029,” tegasnya.

Ke depan, pihaknya akan melakukan survei internal secara nasional. Rinciannya, pertama dilakukan pada Juni 2027, setelah partai ini dinyatakan lolos verifikasi peserta Pemilu 2029. Kedua, survei dilakukan akhir 2027. Survei ketiga, dilakukan pada pertengahan 2028, dan survei terakhir menjelang Pemilu 2029.

“Empat kali survei itu nanti akan bisa memotret perkembangan dan peta partai Hanura apakah nanti kami akan mendapatkan kursi di Gorontalo atau di provinsi-provinsi yang lain,” terangnya.

Di kesempatan tersebut, Rio juga menyampaikan pesan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta kepada seluruh skuad Hanura untuk tidak bermain-main lagi dalam persiapan menuju kontestasi Pemilu 2029.

Pesan pertama, Oesman mengingatkan bahwa Hanura sudah dua kali gagal masuk Senayan di Pemilu 2019 dan 2024. Jadi, menuju Pemilu 2029, tidak bisa dianggap pekerjaan yang biasa-biasa saja.

Menirukan pesan Oesman, kalau kita lakukan secara biasa-biasa saja maka hasilnya pun akan biasa-biasa saja. Oleh karena itu, Ketum menyarankan bahwa kita harus kerja keras, solid dan sungguh-sungguh untuk menyusun struktur partai.

“Jadi, Partai Hanura itu dipersiapkan untuk menang, bukan untuk kalah,” tegasnya.

Pesan kedua, sang ketum meminta para kader untuk menjaga soliditas, kemudian rasa persatuan yang kuat, dan tidak boleh menganggap bahwa pekerjaan ini pekerjaan mudah.

“Tapi inilah tim andalannya DPP Partai Hanura untuk mendorong mesin politik ini bisa berjalan dan hidup kembali untuk Pemilu 2029,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Hanarua Provinsi Gorontalo, Ekwan Ahmad mengaku bersemangat seusai didatangi oleh Tim Task Force DPP Hanura yang dipimpin oleh Rio Capella. Bahkan, dirinya mengaku siap menambah jumlah kursi parlemen daerah di pesta demokrasi nanti.

“Sekarang kita ada 6 kursi DPRD, Insya Allah di Pemilu 2029 akan bertambah menjadi 15 kursi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 1 kursi untuk DPR RI,” kata Ekwan.

Di konsolidasi ini, Tim Task Force menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan untuk enam DPC, dan satu DPD. Kemudian, tim memberikan bantuan finansial untuk membangun pemasangan papan nama partai di setiap DPC dan PAC seluruh Provinsi Gorontalo.

Reporter: Yayan