Scroll Untuk Lanjut Membaca
AdvertorialEKONOMIPEMPROV GORONTALO

Penjagub Ismail Ingin Kemiskinan Ekstrem Tak Ada Lagi di Gorontalo

30
×

Penjagub Ismail Ingin Kemiskinan Ekstrem Tak Ada Lagi di Gorontalo

Sebarkan artikel ini
Kemiskinan Ekstrem Gorontalo
Suasana Roadshow rapat koordinasi dan evaluasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dipimpin Penjagub Ismail Pakaya dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo, di aula pendopo kantor bupati Boalemo. Foto/Diskominfotik

Gorontalo – Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo, Ismail Pakaya menginginkan kemiskinan ekstrem tak ada lagi di Provinsi Gorontalo. Pemerintah tahun ini fokus memberantas kemiskinan ekstrem.

“Kita mau kemiskinan ekstrem di Gorontalo habis semua tahun ini. Tapi tidak berarti langsung jadi kaya. Karena miskin itu ada desil-desilnya, satu dua tiga empat. Jadi miskin ekstrem itu ketika kita hilangkan dia naik jadi miskin,” ungkap Ismail pada roadshow rapat koordinasi dan evaluasi dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo, di aula pendopo kantor bupati Boalemo, Kamis (11/1/2024).

Angka kemiskinan untuk Provinsi Gorontalo berada pada angka 2,44%. Di mana Provinsi Gorontalo masih masuk pada lima besar provinsi termiskin di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah provinsi dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem. Di samping fiskal yang terbatas karena pembiayaan Pilkada, faktor lain seperti stunting dan inflasi juga memperberat pemprov dalam melakukan intervensi. Oleh karena itu penjagub meminta kerjasama dan koordinasi yang baik dari pihak pemerintah provinsi dan pemkab Boalemo.

“Miskin kita ini tidak turun-turun. Kadang naik nol koma, kadang turun nol koma. Banyak program yang berkaitan dengan kemiskinan tapi tidak sesuai sasaran. Kita harus lakukan perbaikan. Jadi mari kita segera lakukan sinkronisasi data tapi harus by name, by adress,” Jelas Ismail.

Pada kesempatan itu juga, penjagub menyampaikan Pemprov Gorontalo melalui anggaran APBD dan APBN 2024, menyalurkan anggaran program strategis nasional ke Kabupaten Boalemo dengan total pagu sebesar Rp59,2 Miliar. Rincian anggaran tersebut terdiri dari Rp43,7 Miliar berasal dari APBD melalui 11 OPD dan Rp15,5 miliar berasal dari APBN.

Anggaran APBD dari 11 OPD antara lain Dinas PUPR KP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Keuangan, Dinas Nakertrans, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kumperindag, Biro Pemerintahan dan Kesra, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian. Untuk APBN berasal dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian.

Adv/Diskominfotik