Jakarta – Perjuangan membuka akses jalan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, memasuki tahap yang semakin serius. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan DPRD Provinsi Gorontalo turun langsung ke Jakarta untuk mengawal percepatan pembangunan akses tersebut.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail membawa langsung agenda Jalan Pinogu ke pemerintah pusat. Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan upaya membangun kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, legislatif, dan pemerintah pusat dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Delegasi Pemprov Gorontalo dan Pemkab Bone Bolango diterima Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas persetujuan pemanfaatan kawasan hutan yang diperlukan untuk pengembangan Jalan Pinogu. Salah satu poin utama yang dibahas adalah rencana peningkatan lebar jalan dari sekitar dua meter menjadi enam meter dengan panjang kurang lebih 42 kilometer.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. Thomas Mopili mengatakan, pembahasan bersama Kementerian Kehutanan telah mencapai sekitar 90 persen. Ia menyebut keterlibatan berbagai pihak menunjukkan keseriusan dalam mengawal pembangunan akses menuju Pinogu.
“Pak Gubernur benar-benar memperjuangkan proyek Jalan Pinogu ini. Beliau ingin memastikan bagaimana sulitnya masyarakat melintasi jalan yang ada di Pinogu,” kata Thomas.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sekda Bone Bolango Iwan Mustapa menyebut perhatian pemerintah provinsi terhadap pembangunan Jalan Pinogu menjadi dukungan penting bagi masyarakat di wilayah tersebut.
“Ini adalah dukungan luar biasa untuk masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango. Tentu tugas pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyiapkan hal-hal yang sifatnya teknis terkait bagaimana proyek jalan ini kita tingkatkan menjadi jalan status kabupaten,” ujar Iwan.
Setelah pembahasan aspek pemanfaatan kawasan hutan, Pemprov Gorontalo juga akan mengawal sisi pembiayaan pembangunan. Koordinasi akan dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan agar kebutuhan anggaran pembangunan Jalan Pinogu dapat dipersiapkan.
Kolaborasi tersebut diharapkan membuat pembangunan akses Pinogu tidak berhenti pada persoalan perizinan kawasan, tetapi berlanjut hingga tersedianya dukungan anggaran dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.
