JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mendorong percepatan penyelesaian persoalan pertanahan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama untuk menuntaskan sertifikasi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Tolongio, Kabupaten Gorontalo Utara.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (20/10/2026). Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail hadir bersama Asisten II dan Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo serta Kepala Badan Penghubung.
Dalam pertemuan itu, Kementerian ATR/BPN menyatakan dukungan terhadap percepatan penyelesaian persoalan lahan yang berkaitan dengan PSN di Gorontalo. Salah satu fokus pembahasan adalah penataan dan penyelesaian administrasi pertanahan di Desa Tolongio yang prosesnya telah berlangsung cukup lama.
Wamen ATR/BPN meminta Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Gorontalo menuntaskan tahapan pekerjaan secara terukur sesuai linimasa yang telah ditetapkan. Sertifikasi lahan eks HGU di Tolongio ditargetkan selesai paling lambat pada pekan pertama Desember 2026.
Target tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memberikan kepastian hukum atas status lahan sekaligus mendorong penyelesaian tahapan administrasi pertanahan yang diperlukan untuk mendukung agenda pembangunan di daerah.
Selain persoalan lahan di Gorontalo Utara, rapat koordinasi juga membahas perkembangan pembangunan Bendungan Bulango Ulu. Gubernur Gusnar Ismail melaporkan bahwa progres pekerjaan fisik bendungan tersebut telah mencapai 98 persen.
Meski pekerjaan fisik telah mendekati penyelesaian, dukungan terhadap kebutuhan lahan masih diperlukan, khususnya untuk area yang bersumber dari lahan eks transmigrasi. Karena itu, pemerintah daerah meminta dukungan percepatan penyelesaian pembebasan lahan agar tahapan akhir proyek dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Penyelesaian persoalan pertanahan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Kejelasan status dan ketersediaan lahan dibutuhkan agar pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih terarah serta mengurangi potensi hambatan administratif pada tahapan pembangunan.
Melalui koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Pemprov Gorontalo berharap penyelesaian sertifikasi lahan eks HGU Tolongio dan kebutuhan lahan Bendungan Bulango Ulu dapat dipercepat sesuai target yang telah dibahas.
Pemerintah daerah juga berharap pembangunan Bendungan Bulango Ulu dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi Gorontalo secara berkelanjutan.
