Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Demo Tolak UU Cipta Kerja, Aliansi Mahasiswa Pohuwato Bawa Keranda Mayat

Dulohupa.id – Gelombang protes terhadap penetapan UU Cipta Kerja atau Omnimbus Law tidak hanya terjadi di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Gelombang protes juga berlangsung di Kabupaten Pohuwato, siang tadi, Kamis (8/10).

Setidaknya, puluhan massa yang mengaku dari Aliansi Mahasiswa Pohuwato itu melakukan aksinya di Simpang Empat Blok Plan Marisa. Mereka protes lantaran Undang-Undang Cipta Kerja itu dinilai tidak memihak kepada buruh dan petani.

Bututnya, hanya akan menyengsarakan rakyat. Apalagi pemerintah dan DPR dinilai tergesa-gesa dalam mengesahkan UU tersebut, serta tidak melibatkan berbagai pihak saat pembahasan.

Masa aksi dari aliansi mahasiswa Pohuwato saat melakukan demonstrasi di simpang empat Blok Plan, Marisa, Kamis (8/10/2020). Foto: Zulkifli Mangkau

“Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berdampak pada rakyat kecil, buruh, dan petani,” ujar Iskandar, koordinator aksi.

Dalam orasinya juga, Iskandar secara tegas meminta anggota DPR yang saat ini menjabat untuk turun dari jabatannya.

“Kita bisa melihat, hari ini anggota perwakilan rakyat kita sudah tidak bekerja dengan baik lagi, mendingan mereka turun saja dari jabatannya, ” teriak Iskandar.

Masa aksi dari aliansi mahasiswa Pohuwato saat melakukan demonstrasi di simpang empat Blok Plan, Marisa, Kamis (8/10/2020). Foto: Zulkifli Mangkau

Sementara itu, Santo Ali yang juga salah satu orator mengatakan, bahwa tuntutan dari masa aksi ialah, menolak dengan penuh UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR tesebut.

“Ini akan berdampak pada rakyat, kita sebagai mahasiswa tak akan diam jika terjadi penindasan,” kata Santo.

Dalam aksi tersebut juga, setidaknya adal sepuluh poin yang menjadi tuntutan mereka. Berikut poin-poinnya:

  1. Menolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja karena dinilai tidak manusiawi.
  2. Mendesak presiden mengeluarkan perppu untuk mencabut omnibuslaw
  3. Menolak penghapusan upah minimum sektoral (UMSK) dan pemberlakukan upah minimum kabupaten/kota.
  4. Menolak pengurangan nilai pesangon.
  5. Menolak perjanjian kerja waktu tertentu.
  6. Menolak outsourching pekerja seumur hidup tanpa batasan jenis pekerjaan.
  7. Menolak jam kerja eksploitatif.
  8. Menuntut kembalinya hak cuti.
  9. Menuntut jaminan pensiun dan kesehatan bagi karyawan kontrak dan outsourching.
  10. Menuntut kepada DPRD Pohuwato untuk mengirimkan Fax Email menolak UU Ciptakerja yang kontradiktif dengan UU Otonomi Daerah.
Reporter: Zulkifli Mangkau