Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Bawaslu Menyelidiki Dugaan Permintaan Mahar Politik Senilai 3,5 Miliar

Dulohupa.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo, mulai menyelidiki dugaan permintaan mahar politik senilai 3,5 miliar, oleh tiga partai politik (parpol) terhadap Risno Yusuf, salah satu bakal calon Wakil Bupati Gorontalo, dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Laporan tersebut diserahkan Risno kepada bawaslu pada Selasa (8/9) kemarin, dengan menyertakan sejumlah barang bukti berupa rekaman dan tangkapan layar percakapan via whatsapp.

Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad membenarkan hal tersebut. Katanya, sejauh ini pihaknya tengah memeriksa pelapor dan sejumlah saksi untuk mengungkap kebenaran dugaan pelanggaran pilkada tersebut.

“Proses penanganannya dari kemarin sampai hari ini. Dan (saat ini) kita sementara memeriksa pelapor dan empat orang saksi. Kita sudah layangkan undangan pemberitahuan ke mereka (terduga) untuk memberikan keterangan,” ungkap Fadjri saat ditemui di kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Kamis (10/9).

Lebih lanjut kata Fadjri, penyelidikan dugaan kasus tersebut akan dilakukan oleh pihaknya selama lima hari, terhitung sejak laporan tersebut diterima oleh pihaknya. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2017.

“Dalam undang-undang itu, penanganan dugaan pelanggaran pilkada itu kurang lebih lima hari setelah laporan diregistrasi. Kalau dalam bahasa undang-undang itu 3+2,” jelas Fadjri.

Sementara itu, Risno Yusuf ketika dikonfirmasi membenarkan laporannya kepada bawaslu. Kepada dulohupa.id ia mengaku memang dimintai dana oleh sejumlah parpol senilai 3,5 miliar, sebelum ia resmi mengantongi surat rekomendasi dari mereka, dan resmi mendaftar sebagai peserta pilkada di Kabupaten Gorontalo.

“Jadi sebelum mengeluarkan rekomendasi, mereka memaksa saya untuk menyiapkan mahar politik sebesar 500 juta per kursi dari total tujuh kursi yang ada (di DPRD Kabupaten Gorontalo), yaitu parta Gerindra satu kursi, partai Hanura dua kursi, dan partai Demokrat empat kursi,” kata Risno kepada dulohupa.id.

Terkait alasannya melaporkan dugaan tersebut, Risno mengaku, agar para pendukungnya tahu alasan kenapa ia gagal maju pada Pilkada 2020 di Kabupaten Gorontalo, meski sudah kurang lebih satu tahun mempersiapkan dirinya maju sebagai Calon Wakil Bupati Gorontalo mendampingi Risjon Sunge.

“Tujuan saya untuk memberitahukan kepada masyarakat, bahwa akhir perjuangan saya sampai di sini . Supaya nanti kalau saya ada waktu nanti (mencalonkan diri pada pilkada selanjutnya), masyarakat sudah tau, bahwa ini pak Risno yang kemarin gagal,”

Selain itu katanya, ” karena terkait partai politik, (maka akan menjadi) pembelajaran kepada partai politik, bahwa ‘politik dagang sapi’ seperti ini tidak perlu terjadi. Yang saya tau pimpinan partai menginginkan partai yang ada di daerah itu diajang pesta demokrasi pilkada itu, menunjuk kader terbaik. Tapi sangat disayangkan, pada saat kita mengharapkan rekomendasi terjadi permintaan. mahar politik,” tutup Risno.

Reporter: Fandiyanto Pou
Editor  : Wawan Akuba