Dulohupa.id – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo membentuk tim penyusunan rencana kerja usai ikut serta dalam Kick Off Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Nusa Tenggara Timur,
Kepala Dinas LHK Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka menjelaskan bahwa FOLU Net Sink 2030 merupakan suatu konsentrasi kebijakan Pemerintah pusat yang diamanahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah dalam rangka melaksanakan program tersebut. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sebenarnya bertujuan untuk bagaimana pemerintah daerah bisa melakukan pengendalian atau mitigasi terhadap perubahan iklim.
“Karena memang dari kondisi saat ini, konsentrasinya adalah kita tengah mengalami sebuah penurunan fungsi iklim, dan salah satu faktornya adalah kawasan hutan dan sumber daya alam lainnya. Sehingga dalam konteks FOLU, ada tiga kelangkaan yang kita hadapi, yaitu kelangkaan food/pangan, kelangkaan mineral dan kelangkaan air terkait dengan hutan dan sumber daya lainnya,” Ungkap Kadis LHK Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka.
Sebagai bentuk tindaklanjut dari program yang telah diamanahkan, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas LHK Provinsi Gorontalo dan UPT Kementerian LHK di Provinsi Gorontalo serta OPD terkait membentuk tim dalam menyusun rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 khususnya di Provinsi Gorontalo. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan, Dinas LHK membahas kesiapan surat keputusan Gubernur Gorontalo untuk penyusunan rencana kerja FOLU Net Sink 2030 nanti.
“Dalam rencana kerja FOLU ini, dibuat rencana oprasional yaitu ada sebanyak 12 item. Namun dari 12 item itu, kita mengkonsentrasikan dan fokus pada sasaran lokus sebagai implementasi mitigasi. Konsentrasi yang kita akan pilih, yaitu terkait dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, Perizinan pertambangan dalam kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan rotasi dan non rotasi, perlindungan dan pengamanan hutan, konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya serta pemantauan dan evaluasi yang berhubungan dengan penegakan sanksi yang ada,” Ujar Fayzal Lamakaraka.
Penyusunan rencana tersebut akan dikemas dengan hal-hal yang dikonkritkan dan apa yang menjadi rencana aksi yang akan ditentukan. Rencana kerja kemudian dituangkan dalam SK yang akan digunakan nanti. Dalam proses penyusunan SK tersebut, akan melibatkan stakeholder seperti BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas ESDM, Dinas Perikanan, Dinas PUPR serta melibatkan seluruh stakeholder dalam rangka penyusunan Surat Keputusan.
Fayzal Lamakaraka juga menegaskan bahwa Dinas LHK Provinsi Gorontalo dan UPT bertanggungjawab dari sisi sektor kehutanan dan aspek lingkungan dan menegaskan untuk berkomitmen dalam menurunkan emisi dan fokus dalam menekan laju deforestasi serta degradasi perubahan kawasan hutan.
“Dalam mensukseskan rencana aksi yang akan kita laksanakan dalam menekan emisi di Gorontalo, kami juga akan melibatkan seluruh Organisasi diluar pemerintahan seperti Japesda, Burung Indonesia dan seluruh Organisasi yang berhubungan dengan lingkungan.
Sehingga apa yang kita harapakan dapat terlaksana dengan baik melalui Kolaborasi dengan berbagai stakeholder,” Imbuhnya.
Dalam waktu dekat direncanakan tanggal 13 Februari 2023 akan kedatangan tamu dari Kementerian LHK dalam hal Staf Ahli Menteri (SAM) bidang Energi utk bertemu dan audiensi dengan penjabat Gubernur Gorontalo dalam rangka mematangkan program FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Gorontalo.
Reporter: Kris
