Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan bahwa implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial menuju target 2030.
Dalam Workshop Tahap I Penguatan Tata Kelola SDGs Kota Gorontalo di Hotel Aston, pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemulung dan petugas kebersihan, dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, tertutama isu soal sampah.
Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel dalam sambutannya menyampaikan, esensi utama dari 17 tujuan SDGs adalah menyelaraskan program pembangunan dengan potensi dan kebutuhan riil daerah.
Menurutnya, fokus utama bukan hanya mengejar capaian administratif, melainkan memastikan proses pembangunan berlangsung secara berkelanjutan guna mewujudkan Kota Gorontalo yang layak huni.
”Konsep kesejahteraan yang selama ini dikenal masyarakat kini dikemas lebih modern dan terukur melalui SDGs. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh elemen bergerak bersama untuk mencapai tujuan tersebut,” ujarnya pada kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston, Kamis (16/7/26).
Ia menjelaskan, salah satu isu yang patut menjadi prioritas di Kota Gorontalo saat ini adalah pengelolaan sampah. Peningkatan volume sampah, kata dia, perlu dipandang sebagai indikator bertumbuhnya aktivitas ekonomi dan perdagangan masyarakat.
”Kita juga tidak bisa alergi dengan isu ini. Sebab, peningkatan volume sampah menjadi salah satu indikator sebuah kota maju. Artinya, peningkatan volume sampah di kota Gorontalo menandakan kita kita ini sedang berkembang, khususnya secara ekonomi,” jelas Wawali Indra.
Sebagai satu-satunya daerah berstatus kota di Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo dinilai memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan mobilitas masyarakat.
Maka dari itu, kesiapan infrastruktur dan kebersihan lingkungan menjadi faktor penting untuk mendukung iklim investasi dan pariwisata.
”Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa Kota Gorontalo siap menghadapi persoalan sampah ini, dan representatif dalam menyambut pelaku usaha, pekerja, maupun wisatawan yang datang,” katanya.
Dalam forum tersebut, Wawali Indra juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan tata kelola SDGs. Ia meminta pembahasan tidak hanya melibatkan kalangan akademisi dan pemerintah, tetapi juga masyarakat yang selama ini bersentuhan langsung dengan persoalan di lapangan.
”Untuk soal sampah, misalnya. Para pemulung dan petugas kebersihan memiliki pengalaman empiris terkait proses pemilahan dan pengelolaan sampah yang dapat menjadi masukan penting dalam penyusunan kebijakan. Dengan demikian, data dan program yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat diterapkan secara efektif,” pungkasnya.
