Dulohupa.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo membantah tudingan bahwa Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail mendatangi Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk “mengompori” terkait polemik pembongkaran cagar budaya.
Bantahan tersebut disampaikan Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Dr. Alvian Mato, merespons pernyataan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea mempertanyakan langkah Gubernur Gorontalo yang menemui Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam rangka pengusulan calon Pahlawan Nasional asal Gorontalo, yakni HB. Jassin dan dr. Aloei Saboe. Hal itu disampaikan Wali Kota Adhan saat memberikan apel Senin di lingkungan ASN pemerintah kota Gorontalo di taruna remaja (07/09/2026).
Menurut Adhan, pengusulan calon Pahlawan Nasional semestinya dilakukan melalui Kementerian Sosial, bukan Kementerian Kebudayaan. Ia juga menuding kedatangan Gusnar Ismail menemui Menteri Kebudayaan berkaitan dengan polemik cagar budaya di Kota Gorontalo.
Menanggapi hal tersebut, Alvian Mato menilai pernyataan Wali Kota menunjukkan adanya pemahaman yang keliru mengenai mekanisme pengusulan dan pemberian gelar Pahlawan Nasional.
Ia menjelaskan, pertemuan Gubernur Gorontalo dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dilakukan setelah Gubernur memperoleh arahan dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf.
Arahan tersebut, kata Alvian, merupakan tindak lanjut dari audiensi Gubernur Gorontalo dengan Menteri Sosial pada 21 April 2026.
“Gubernur Gorontalo mendatangi Fadli Zon atas arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, hasil audiensi dengan Menteri Sosial RI pada 21 April 2026,” jelasnya.
Alvian menegaskan, alasan Gubernur menemui Menteri Kebudayaan bukan karena persoalan cagar budaya. Pertemuan tersebut berkaitan dengan proses pengusulan calon Pahlawan Nasional dari Gorontalo.
Menurutnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memiliki posisi strategis dalam proses tersebut karena menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (DGTK).
“Kenapa mendatangi Fadli Zon? Karena beliau sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan,” tegas Alvian.
Ia menerangkan, Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam proses pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Dewan tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Karena itu, Alvian menilai pertemuan Gubernur dengan Menteri Kebudayaan dalam konteks pengusulan calon Pahlawan Nasional merupakan bagian dari mekanisme yang harus dilalui, bukan berkaitan dengan polemik cagar budaya.
“Jadi tidak ada urusan dengan cagar budaya,” pungkasnya.
Sumber: Tim Komunikasi Gubernur
