Gorontalo – Wakil Gubernur Gorontalo sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie memberikan penjelasan terkait program MBG belum menjangkau semua sekolah di Gorontalo.
Sekolah yang hingga kini belum menerima manfaat program tersebut bukan karena adanya persyaratan khusus, melainkan dipengaruhi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.
Menurut Idah, seluruh sekolah, mulai dari jenjang TK hingga SMA, pada prinsipnya menjadi sasaran program MBG. Namun, penyalurannya harus disesuaikan dengan kapasitas SPPG yang bertugas menyediakan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat.
“Tidak ada syarat untuk sekolah. Semua wajib menerima MBG. Tetapi, setiap wilayah diharapkan memiliki SPPG, karena satu SPPG itu menangani sekitar 1.000 sampai 2.000 penerima manfaat,” jelas Idah usai meninjau pelaksanaan program MBG di SMA Negeri 1 Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (4/9/2026).
Ia mengatakan, keterbatasan maupun kesiapan dapur SPPG menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum seluruh sekolah mendapatkan layanan MBG. SPPG tidak hanya melayani peserta didik, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya.
“Jadi kalau ada sekolah yang belum menerima sampai saat ini, itu tergantung dari dapur SPPG-nya, siap atau tidak. Intinya bukan karena sekolahnya, tetapi tergantung kesiapan SPPG di sekitarnya,” ujarnya.
Idah menjelaskan, cakupan penerima manfaat MBG cukup luas. Selain pelajar dari tingkat TK sampai SMA, program tersebut juga menyasar balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kondisi tersebut membuat beban pelayanan setiap SPPG cukup besar sehingga diperlukan kesiapan fasilitas, sumber daya, maupun pemenuhan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengoperasian SPPG juga melibatkan pihak investor. Meski demikian, seluruh dapur SPPG tetap harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat sebelum dapat menjalankan pelayanan.
Idah menyebut saat ini terdapat 90 SPPG di Provinsi Gorontalo. Namun, tidak seluruhnya beroperasi penuh karena masih menjalani proses evaluasi. Beberapa SPPG bahkan untuk sementara waktu dihentikan operasionalnya karena belum memenuhi persyaratan.
“Jumlah SPPG saat ini masih 90. Belum ada tambahan dapur yang beroperasi karena semuanya dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional. SPPG yang tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat pasti ditutup sementara untuk dilengkapi,” tuturnya.
Untuk memperluas jangkauan program, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 22 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penambahan fasilitas tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat dan sekolah yang saat ini belum memperoleh layanan MBG.
Idah turut menyampaikan permohonan maaf kepada sekolah-sekolah yang sampai saat ini belum mendapatkan manfaat program MBG. Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan karena sekolah tidak memenuhi ketentuan, tetapi lebih pada kesiapan SPPG dalam menjangkau dan melayani penerima manfaat di wilayah tersebut.
Pemerintah Provinsi Gorontalo, lanjutnya, terus mendorong agar kesiapan SPPG dapat ditingkatkan sehingga manfaat program MBG bisa dirasakan secara lebih merata oleh seluruh sasaran penerima manfaat di daerah.
