Dulohupa.id – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap dalam penyelesaian persoalan Pertambangan di Kabupaten Bone Bolango mengutamakan dan lebih mementingkan Keamanan serta stabilitas masyarakat yang ada dilokasi pertambangan.
Melalui Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan sebagai wadah untuk mendengar suara rakyat Bone Bolango dalam mencari solusi konkret persoalan pertambangan yang hingga saat ini terus bergulir, Bupati Hamim Pou menyampaikan bahwa ini harus dilakukan secara bersama antara pemerintah Kabupaten atau Provinsi dengan Kemenangan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
“Ini kalo dibiarkan berlarut-larut bisa menimbulkan konflik ditengah masyarakat dan juga dampaknya adalah mengganggu stabilitas kita di Bone Bolango. Ribuan masyarakat yang menggantungkan hidupnya disektor pertambangan ilegal atau tidak, namun mereka sudah biasa mencari rezeki dari lokasi pertambangan tersebut,” ucap Bupati Bone Bolango, Hamim Pou pada saat menjadi Narasumber FGD, Selasa (29/11/2022).
Hamim menilai bahwa solusi yang paling baik adalah adanya legalisasi untuk para penambang, dimana mereka dapat mengelola tambang tersebut. Terutama adalah tambang yang berada dalam lokasi kontrak karya Gorontalo Mineral (GM). Sehingga pihak Gorontalo Mineral diharapkan dapat melepaskan sedikit area yang dimiliki, untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat penambang.
Namun apa yang diharapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten dan masyarakat tidak serta merta dapat terealisasikan dengan cepat dan mudah. Apa yang seharusnya menjadi solusi dalam penyelesaian persoalan tersebut justru terkendala oleh beberapa hal terkait teknis dan prosedur yang harus dilalui.
“Masalahnya ada di pemerintah pusat dalam hal ini kementerian ESDM, Gorontalo Mineral mengatakan bahwa hal itu bukan rana dari mereka untuk melepas area yang akan diberikan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan mereka hanya penerima kontrak karya dari pemerintah,” Ungkap Bupati Hamim.
Bupati Bone Bolango Hamim Pou menilai bahwa, jika pemerintah adalah pemberi kontrak, maka seharusnya pemerintah pusat dapat memerintahkan Gorontalo Mineral untuk mengeluarkan sedikit areal pertambangannya untuk dapat dikelola oleh masyarakat. Sehingga hal ini dapat menjadi solusi konkret yang paling baik.
“Saya mengutamakan Keamanan dan Ketenangan masyarakat di Bone Bolango, itu yang lebih penting untuk kita jaga. Kita berharap GM segera beroperasi, mereka sudah puluhan tahun memegang kontrak karya. Kalo makin berlarut-larut oprasionalnya, maka konflik juga akan semakin berat ditingkat masyarakat,” Tandasnya.
Dirinya menegaskan bahwa hal ini merupakan persoalan substansi, negara juga akan kehilangan banyak pendapatan jika masalah tersebut tidak kunjung jelas baik dari perspektif regulasi maupun penegakan hukumnya serta diskresi kebijakan pemerintah seharusnya dapat menjembatani untuk kepentingan masyarakat.
Hamim Pou juga berharap pihak penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian dapat mengutamakan tindakan preventif dalam menangani persoalan yang tengah bergulir. Disisi lain, penambang juga diharapkan dapat tertib dan mengikuti peraturan dan regulasi yang ada.
“Kita ingin legalitas tambang rakyat, sehingga kita akan buat tim kecil representasi Forkopimda Provinsi dan juga Kabupaten serta juga perwakilan penambang. Nanti akan dibuat Rapat Dengar pendapat dengan mengundang Kementrian ESDM dan lokasinya di DPR RI komisi 7. Mudah-mudahan Januari dapat segera terselesaikan, yang insyaallah akan jadi kado terindah pada saat hari Ulang tahun Bone Bolango dan jugaa Hari patriotik Gorontalo,” Tutup Bupati Hamim Pou.
Reporter: Kris
