Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Persentasi Realisasi APBD Gorontalo yang Ada di Posisi ke-6 se-Indonesia Diapresiasi Mendagri

Dulohupa.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengapresisi realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, karena persentase realisasinya melampaui rata-rata nasional, bersama 12 provinsi lainnya di Indonesia.

Hal itu berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang menyatakan bahwa realisasi belanja APBD Provinsi Gorontalo berada di angka 55,45 persen, di atas rata-rata nasional yang hanya 48,86 persen. Sehingga, capain tersebut menempatkan Gorontalo pada posisi keenam provinsi dengan realisasi belanja APBD tertinggi.

“Sudah 12 provinsi yang realisasi belanjanya di atas rata-rata nasional. Gorontalo berada pada posisi keenam, terima kasih banyak untuk Gubernur pak Rusli Habibie,” ucap Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi efektivitas pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berlangsung secara virtual, Kamis (27/8/2020).

Tirto mengutarakan, dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, kontribusi daerah sangat penting. Oleh karena itu, belanja daerah harus didorong dengan harapan anggaran tersebut beredar di masyarakat.

“Belanja daerah menjadi salah satu instrumen terpenting di tengah kesulitan ekonomi dan keuangan yang melanda dunia. Pemulihan ekonomi nasional harus didukung dengan realisasi belanja dari daerah,” ujar Tirto.

Selain realiasi belanja daerah, Tirto juga menyoroti penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatkan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Gorontalo termasuk dalam 20 provinsi yang sudah menyusun Perkada, yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

“Masih ada enam provinsi dalam proses penyusunan perkada dan delapan provinsi yang belum menyusun perkada. Mohon kepada yang belum menyusun perkada segera menyusun, yang sementara menyusun mohon segera diselesaikan, dan yang sudah menyusun perkada alangkah baiknya kalau diangkat (menjadi) perda,” tutur Tito. **

Adv