Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Nelson Sarankan Penerapan PSBB di Kabupaten Gorontalo, Harus Ada Sosialisasi Awal

Dulohupa.id – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menyarankan, sebelum Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) mulai diterapkan, harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga masyaraka bisa memahami dan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten-kota tersebut.

Hal ini disampaikan Nelson Pomalingo, saat mengikuti rapat Forkopimda bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, yang di pimpin langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, melalui Aplikasi Video Conference (Vicon), yang membahas tentang penerapan PSBB dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 di Gorontalo, yang berlangsung di Ruang Upango Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo (Kabgor) pada Kamis (30-04-2020).

Diwawancarai usai rapat oleh sejumlah awak media, Nelson Pomalingo mengutarakan, untuk pemberlakuan PSBB di Kabgor, dirinya meminta Penerapan PSBB mulai diberlakukan mulai tanggal 5 Mei 2020, agar dapat memaksimalkan berlakunya PSBB di Kabupaten Gorontalo.

“Sebelum PSBB berlaku dan diterapkan, maka Pemerintah Kabgor akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang ada di kecamatan, kelurahan, maupun desa, agar masyarakat bisa mengetahui penerapan PSBB itu seperti apa,” ungkapnya.

Bupati juga menjelaskan, PSBB dilakukan untuk membatasi aktivitas pertemuan, jumlah penumpang jasa transportasi, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi termasuk kegiatan di pasar. Sehingga dikatakan olehnya, dengan begitu interaksi masyarakat berkurang, akan tetapi ada pengecualian, misalnya untuk ekonomi waktunya diperpanjang, juga kantor perbankan dan sebegainya itu tidak dibatasi, tetapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Lebih lanjut dikatakan oleh Nelson, pemerintah Kabgor juga akan mangatur masalah kelembagaan, hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Kita sudah punya gugus tugas tersendiri hingga ketingkat kelurahan dan desa, maka merekalah yang mengatur dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Nah yang perlu diperhatikan adalah hak-hak masyarakat yakni jaminan sosial, hak beraktivitas di rumah dan yang paling yaitu listrik dan air, semuanya harus terpenuhi” ujarnya.

Terakhir Mantan Rektor UNG itu menambahkan, dalam hal melanggar aturan yang sudah diterapkan dalam PSBB, sanksinya bukan berarti sanksi pidana, tetapi non yudisial yaitu sanksi administrasi, yang akan diberlakukan dalam memaksimalkan PSBB,” pungkasnya. (ADE)