Dulohupa.id- Wali Kota Gorontalo, Marten Taha mengkonsultasikan penggunaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Selain sebagai upaya agar penggunaan anggaran tersebut maksimal, konsultasi itu juga agar nantinya ke depan pihaknya tidak bermasalah secara hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappeda Kota Gorontalo, Meidy Novita Silangen menyebutkan, ada beberapa hal yang menjadi point penting dari pertemuan tersebut.
“Pertama dari sisi perencanaan dan kedua dari sisi pelaksanaan yang paling sering terjebak dalam persoalan hukum,” ungkap Meidy.
Lebih lanjut, ia menjelaskan dari sisi perencanaan, KPK RI meminta untuk untuk memberikan dokumen perencanaan. Dan dari sisi pelaksanaan, mereka menginginkan adanya transparansi dalam pemilihan kontraktor atau pihak ketiga.
Sementara itu, dalam audiensi yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Ryan F.Kono, Ketua DPRD Hardi Sidiki, dan beberapa pejabat pemerintahan, Wali Kota Marten meminta dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga masyarakat.
” Saat ini meski dalam kondisi pandemi, perputaran ekonomi di Kota Gorontalo bisa dikatakan stabil. Meski begitu, dengan dukungan dari semua unsur menjadi motivasi bagi kami untuk melaksanakan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Reporter: Yunita Humola
