Dulohupa.id – Menanggapi keluhan masyarakat hingga dituding lakukan penipuan terhadap pelanggan, Kepala Kantor Unit Layananan Pelanggan (ULP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) memberikan penjelasan.
Kepada awak media Dulohupa, Vaki Oges Saleh selaku Kepala kantor ULP PLN Boroko menuturkan apa yang dilakukan pihaknya bukanlah sebuah pelanggaran sudah sesuai aturan yang berlaku.
“Pertama yang perlu saya sampaikan, bahwa tindakan pemutusan aliran listrik sementara kepada pelanggan yang menunggak, bukanlah sebuah pelanggaran. Sebab hal itu ada dalam SOP kami,” ucap Oges saat ditemui media ini pada Senin (10/04/2023).
Oges menyampaikan pemutusan aliran listrik kepada pelanggan yang menunggak, sudah sering dilakukan pihaknya. Hal itu dilakukan sebagai sanksi atas penunggakan dan juga sebagai pemberian efek jerah atas pelanggan yang tidak membayar tagihan tepat waktu.
“Sebenarnya tindakan pemutusan ini bukan yang pertama. Sebelumnya sudah pernah kami lakukan di kecamatan lain. Namun entah kenapa, ketika pemberian Sanksi pada Kamis kemarin (6/4/2023), malah heboh dan banyak pelanggan yang komplen,” tuturnya.
Padahal, lanjut Oges, apa yang dilakukan pihaknya diketahui para pelanggan. Sebab, saat pemasangan listrik pascabayar atau pada saat memberikan kwitansi tagihan, para petugas pln selalu mengingatkan adanya sanksi bila terjadi penunggakan.
“Kalau dibilang sebelum pemutusan listrik harus ada surat peringatan atau pemberitahuan, hal itu memang tidak ada dalam SOP kami. Namun saat pemasangan awal atau saat mengantarkan kwitansi tagihan di awal bulan, kami selalu mengingatkan adanya sanksi jika terjadi penunggakan salah satunya pemutusan sementara,” ujarnya.
Saat dimintai tanggapan soal pemaksaan terhadap pelanggan dalam memigrasi meteran Pascabayar ke Prabayar, Oges menepis hal itu.
“Kita tidak pernah memaksakan. Hanya saja berdasarkan penilaian kami, untuk menghindari pemutusan dan juga penunggakan yang merugikan kedua pihak. Maka kami memberikan meteran Prabayar,” tepisnya
Sedangkan kalau adanya kalimat ‘cabu sementara, nanti mopasang ulang ini meteran kalo sobayar’, yang katanya disampaikan petugas dilapangan, dirinya memastikan hal itu tidaklah benar.
“Oh, kalau terkait adanya kalimat yang dianggap menipu oleh masayarakat. Saya pastikan hal itu tidak mungkin disampaikan petugas kami. Sebab, tujuan petugas kelokasi pada kamis (6/4/2023) untuk melakukan pemutusan sementara dan ketika ada pelanggan yang ingin menyelesaikan tunggakan, diarahkan untuk melakukan pembayaran disini (Kantor ULP) sekaligus untuk pendataan besaran Daya dan Katgori (Subsidi atau Non Subsidi) yang dimiliki setiap pelanggan untuk di migrasi dari Paska bayar ke Prabayar,” jelas Ogis.
Diakhir penyampaian, pihaknya meminta kepada seluruh pelanggan PLN di Bolmut untuk melakukan pembayaran listrik tepat waktu yakni dari tanggal 1 sampai tanggal 20 bulan berjalan, agar tidak terkana sanksi.
Ia juga memimnta, ketika ada hal-hal yang tidak diketahui atau ada kendala/masalah yang berhubungan dengan PLN, dimintakan untuk mendatangi kantor ULP Boroko atau mengubungi petugas PLN.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 21 Warga yang berada di Kecamatan Kaidipang mengalami pemutusan listrik sementara dan pemigrasian dari meteran Pascabayar ke Prabayar yang dilakukan petugas PLN ULP Boroko. Hal itu disebabkan adanya penunggakan pembayaran listrik selama 17 hari (yakni dari tanggal 21 Maret 2023 sampai 6 April 2023)
Akibat adanya penindakan tersebut para pelanggann merasa keberatan dan meminta pihak DPRD Bolmut untuk memfasilitasi persoalan tersebut.
Reporter: Eka Putra
