Scroll Untuk Lanjut Membaca
NASIONAL

Kasus Korupsi ADD yang Diduga Dilakukan Oknum Kades di Bone Bolango, Sudah Dilimpahkan di Kejaksaan

68
×

Kasus Korupsi ADD yang Diduga Dilakukan Oknum Kades di Bone Bolango, Sudah Dilimpahkan di Kejaksaan

Sebarkan artikel ini
Kasus Korupsi Dana Desa Di desa Mopiya, Bone Bolango,
Oknum Kades dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bone Bolango.

DULOHUPA.ID – Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (tipidkor) Polres Bone Bolango, resmi menyerahkan tersangka, oknum Kepala Desa Mopiya, bersama seorang lainya berinisial AS, ke Pihak Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Kamis (05/09/2019).

Sebelumnya tersangka EB (Kepala Desa Mopiya), bersama tersangka AS selaku penyedia, telah di tahan oleh pihak Unit Tipidkor Polres Bone Bolango, pada 11 juli 2019 kemarin.

Keduanya di tahan atas dugaan perkara tindak pidana korupsi, pembangunan tanggul pantai, yang di biayai dengan menggunakan anggaran dana Desa Mopiya tahun 2017, senilai Rp. 333.086.000.

Dalam proses pembangunan tanggul pantai Desa Mopiya tersebut, kuat dugaan tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hingga sampai akhir tahun, proyek tersebut tidak kunjung selesai, dan peruntukannya, tidak dapat di manfaatkan oleh masyarakat.

Dengan adanya kejanggalan tersebut, anggaran pembangunan tanggul itu, di duga di selewengkan oleh oknum Kades, yang bekerja sama dengan pihak penyedia atau suplier. Sehingga mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

Kasat Reskrim Polres Bone Bolango, Iptu Laode, melalui Kanit Tipikor, Aipda, Yahya Boudelo, membenarkan. Bahwa hari ini tersangka dugaan kasus korupsi, telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bone Bolango.

“Sebelumnya pada tanggal 11 juli 2019 kemarin, Unit Tipikor Polres Bone Bolango, telah melakukan penahanan terhadap Pelaku EB dan HS, dan telah kita tetapkan sebagai tersangka, atas dugaan kasus korupsi dana desa, yang mereka lakukan. Kami resmi menyerahkan tersangka kepada pihak Kejaksaan Negeri Suwawa,” jelas Aipda. Yahya Boudelo.

Tersangka dugaan kasus korupsi ini, terancam akan dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sanksi minimal empat tahun, hingga maksimal 20 tahun kurungan penjara. (DP/02)