Bukan Karena Intensitas Hujan, Ini Penyebab Utama Banjir Gorontalo Menurut Japesda
Dulohupa.id– Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) Gorontalo punya pendapat berbeda terkait penyebab utama terjadinya rentetan peristiwa banjir bandang di Gorontalo belum lama ini. Jika umumnya sejumlah kalangan berpendapat bahwa penyebab banjir utama adalah tingginya intensitas hujan di wilayah Gorontalo, namun menurut Japesda Gorontalo, penyebab utama banjir adalah tingginya laju kerusakan hutan di Gorontalo.
Dalam rilis resmi yang dikeluarkan Japesda Gorontalo belum lama ini, Kehadiran konsesi perusahaan ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan, ikut memberikan sumbangsih besar terhadap Kerusakan hutan di Gorontalo. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2016, terdapat 24 izin pertambangan bahan mineral, yang terdiri dari 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 3 izin Kontrak Karya (KK).
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut-II/2010, luas hutan di Provinsi Gorontalo adalah 824.668 hektare, dan tutupan lahan dengan tingkat deforestasi 17 persen. Sementara data dari Forest Watch Indonesia, luas hutan di Gorontalo pada tahun 2016 adalah 714.031 hektare. Dengan demikian selang 6 tahun terjadi pengurangan luasan sebesar 110.367 hektare atau 13 persen akibat deforestasi.
Selain itu, data dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2017-2018, pada kategori deforestasi Hutan Lindung (HL): luas hutan lindung yang hilang seluas 1009,1 hektar dan Gorontalo berada pada peringkat ke-13 di Indonesia (Deforestasi Indonesia Tahun 2017-2018, KLHK 2019).
Tak hanya itu, dari 490.996.29 hektar lahan di Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (beberapa sungai besar yang sering meluap sehingga mengakibatkan banjir), 50.513.29 atau 10 persen di antaranya dalam kondisi baik. Artinya, ada sekitar 90 persen lahan (dalam dan luar kawasan hutan) di wilayah itu yang rusak atau dalam kondisi kritis.
Ironisnya lagi, Selain kerusakan di area hulu, sungai-sungai yang di Provinsi Gorontalo juga dalam kondisi tidak baik. Data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Bone Bolango, dari 520 daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Provinsi Gorontalo, hanya 27 DAS yang masih masih dipertahankan (kondisi baik). Sementara, 493 atau 94 persen DAS lainnya, sedang dipulihkan; dengan kata lain, kondisinya kritis.
Olehnya, Japesda Gorontalo mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk Pemerintah Gorontalo. Diantaranya, Meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi konsesi perizinan bagi perusahaan ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan sawit, dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
“Pemerintah harus melakukan perbaikan kawasan hutan dan lahan yang telah rusak parah, serta melakukan evaluasi keberhasilan dan kegagalannya,” Tulis Direktur Japesda Gorontalo, Nurain Lapolo dalam rilis resmi yang disampaikan kepada Tim Dulohupa.id.
Japesda Gorontalo juga mengeluarkan tiga Rekomendasi lainnya, yakni, Meminta Pemerintah menindak tegas pelaku dan korporasi perusak kawasan hutan dan lahan, seperti perusahaan yang mengubah fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan, pertanian, serta peruntukkan lainnya, Mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib warga yang menjadi korban banjir di tengah pandemik Covid 19, dengan melakukan distribusi pangan yang adil di semua wilayah yang terdampak banjir di Provinsi Gorontalo, dan Menghimbau kepada warga yang berada di lokasi rawan banjir untuk tetap terus waspada terhadap banjir susulan, dan tetap terus menjaga kesehatan. (DP-02)