Scroll Untuk Lanjut Membaca
PERISTIWA

Arogan dalam Pelayanan, Oknum Kades di Gorontalo Diadukan Warganya ke DPRD

207
×

Arogan dalam Pelayanan, Oknum Kades di Gorontalo Diadukan Warganya ke DPRD

Sebarkan artikel ini
Oknum Kades
Masyarakat Desa Motinelo saat bersama anggota DPRD mengadukan permasalahan Kepala Desanya. foto/istimewa

Dulohupa.id – Masyarakat di Desa Motinelo Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo mengadukan Kepala Desanya ke DPRD Kabupaten Gorontalo karena dianggap arogan dalam pelayanannya, Senin (19/9/2022).

Selviyanti Isa, selaku masyarakat yang dirugikan dari sikap Kepala Desa (Kades) Motinelo itu tak terima dengan perlakuan kepala desanya.

“Hari ini kami mengadukan Kepala Desa Motinelo ke DPRD Kabupaten Gorontalo karena sikap Kepala Desa itu,” kata Selvi saat di wawancarai.

Selvi mengatakan permasalahan seperti ini sudah banyak kali terjadi seperti pelayanan administrasi. Menurutnya, seorang kepala desa yang sudah jelas tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) adalah melayani masyarakat, justru tidak dilakukan.

“Ini sudah banyak kali terjadi. Keponakan saya waktu itu meminta tanda tangan surat hibah pun tidak dilayani. Alasan tidak tervaksin,” kata Selvi.

Tak hanya itu saja kata Selfi lagi, pernah terjadi juga Kepala Desa itu memukul seorang warganya di jam kantor saat warga  meminta musyawarah terhadap aduannya. Namun kepala desa itu menolak dan mengatakan hal tak sewajarnya kepada warga tersebut.

“Sikap arogan begitu bukan cerminan kepala desa. Tetapi itu sikap preman. Ayahanda apa yang main pukul di jam kerja. ini juga kami adukan ke DPRD,” sambungnya.

Ketua Komisi l DPRD Kabupaten Gorontalo, Syarifudin Bano menyatakan bahwa terkait dengan aduan masyarakat ini mereka akan menindaklanjutinya dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang pihak pihak yang berkaitan.

“Kami (komisi l) tentunya akan menampung aspirasi masyarakat yang datang ke DPRD, Inshaallah kami akan mengundang pihak terkait seperti Pemdes, Asisten 1, bagian hukum, camat, BPD, dan Kepala Desa Motinelo tentunya,” tandas Syarifudin.

Sementara Kepala Desa Motinelo, Adam A Mutalib saat dikonfirmasi mengaku bahwa pelayanan atau permintaan tanda tangan yang menjadi aduan itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada di Desa Motinelo.

“Yang melapor ini tidak ada sengketa dengan saya. Cuman awalnya ada seorang masyarakat yang mengurus surat pernyataan ahli waris yang itu tidak sesuai prosedurnya,” ujar Adam.

Adam A Mutalib menerangkan, pengurusan surat ahli waris tidak segampang itu, dimana harus ada unsur terkait di dalamnya, sehingga semuanya jelas.

“Minimal ada kepala dusun yang menyaksikan proses tandatangan itu. Tapi ini tidak. Dalam proses itu kepala dusun tidak dilibatkan, bahkan mereka sudah membawa surat yang sudah jadi. Sementara kami dari desa tidak pernah buat itu surat,” kata Adam A Mutalib.

Reporter: Herman Abdullah