Dulohupa.id – Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo (OJK SulutGo) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melaksanakan High Level Meeting Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Gorontalo pada Kamis (29/10/2026) di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo.
Dalam kesempatan itu, Kepala OJK SulutGo, Robert H.P. Sianipar mengatakan bahwa kegiatan kali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kordinasi lintas sektor dalam percepatan akses keuangan serta mendorong pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Peran strategis TPAKD bagaimana kita mendorong akses keuangan dan pengembangan ekonomi daerah. Ada beberapa hal, yang pertama ini merupakan forum koordinasi lintas sektor,” ujar Robert.
“Jadi sejauh ini, selama ini kita melakukan sinergi baik itu dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, baik dengan industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya,” lanjutnya.
Menurut dia, hal ini bertujuan untuk mendorong akses keuangan yang produktif, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Tentunya dalam menyusun programnya ada beberapa hal yang kita perlu diperhatikan. Programnya diharapkan selaras dengan kebijakan nasional dan juga bisa mendorong pengembangan potensi ekonomi unggulan daerah,” jelasnya.
Dengan sinergitas dan kordinasi itu, terbukti, pada Rakornas TPAKD tahun 2026 Provinsi Gorontalo berhasil masuk nominasi TPAKD Award 2026 kategori terbaik tingkat provinsi di wilayah Sulawesi.
“Ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota TPAKD untuk kita bisa mendorong meningkatkan program kerja TPAKD,” kata Robert.
Dalam kesempatan itu, Robert turut memaparkan hasil survei nasional terkait literasi dan inklusi keuangan Provinsi Gorontalo di tahun 2026. Hal ini bisa menjadi acuan dalam perumusan program TPAKD nanti.
“Kalau kita lihat data, Gorontalo untuk indeks inklusi keuangan ini tercatat sebesar 95,5 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan indeks nasional yang mencapai 93,61 persen,” ungkapnya.
“Sementara itu indeks literasi sudah mencapai 65,29 persen, masih lebih rendah kalau kita bandingkan dengan angka nasional sebesar 69,57 persen. Ini tantangan tentunya,” sambung Robert.
Dijelaskan, dari presentasi data tersebut menunjukkan bahwa telah banyak masyarakat yang menggunakan jasa dan layanan dari lembaga jasa keuangan, namun seiring juga, masih cukup banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan resiko dari layanan jasa keuangan ini.
“Itu tercermin dari angka literasinya. Oleh sebab itu, gap ini yang nanti harus kita rumuskan programnya, baik kita meningkatkan literasi dan inklusi di tengah-tengah masyarakat,” terang Kepala OJK SulutGo.
Selain data tersebut, Robert turut memaparkan terkait indeks literasi syariah yang menunjukkan di angka 27,88 persen, serta indeks inklusi keuangan syariah sebesar 6,7 persen.
“Jadi dari sedemikian banyak yang sudah terliterasi untuk keuangan syariah, namun belum semuanya menggunakan jasa dan layanan syariah. Ini hal-hal yang perlu nanti menjadi perhatian kita dalam merumuskan program-program kita ke depan,” tegasnya.
Dalam penyampaiannya itu, Robert mencatat sejumlah poin yang harus diperbaiki, baik dalam hal monitoring dan evaluasi program kerja TPAKD. Ia berharap, penyusunan program TPAKD ini nanti perlu semakin berbasis data dan mempertimbangkan karakteristik di masing-masing daerah.
“Ini sejalan dengan arahan Pak Gubernur Provinsi Gorontalo pada saat kita Rakarwil TPAKD di Manado beberapa bulan yang lalu. Bahwa pendekatan program kita adalah memperhatikan karakteristik keunggulan ekonomi masing-masing daerah,” ungkapnya.
Dipenghujung penyampaiannya, Robert sangat berharap agar program TPAKD bisa di fokuskan pada pengembangan potensi ekonomi daerah, juga menjadi wadah memperkuat sinergitas.
“Kami berharap TPAKD ini dapat menjadi ruang dan sinergi untuk seluruh pemangku kepentingan serta menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi strategis,” tutunya.
Sementara, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Gorontalo, Jamal Nganro mengatakan terdapat empat poin utama yang menjadi perhatian.
“(pertama) Yaitu bagaimana pengembangan potensi ekonomi daerah, tentu besiknya adalah keunggulan masing-masing di daerah,” ujar Jamal.
“Kemudian mensinergikan dengan program-program yang ada. Nah ketika menggali (potensi daerah), maka diharapkan bisa berkolaborasi dengan program yang berkaitan dengan percepatan akses,” lanjutnya.
Jamal juga menekankan pentingnya penguatan sinergitas dan kemitraan, agar apa yang direncanakan dan diharapkan bisa dicapai.
Tak berhenti disitu, jika nanti kolaborasi tersebut berjalan, hal lain juga perlu menjadi perhatian. Dimana dampak dari hasil tersebut bisa dirasakan seberapa besarnya.
“Bagaimana dampaknya, seberapa besar pengaruhnya dari program-program yang kita susun bersama dalam percepatan akses ini,” ucapnya.
Menurut Jamal, jika semuanya berjalan lancar, maka selanjutnya perlu menetapkan rumusan bersama itu ke dalam prioritas TKAPD di masing-masing daerah.
“(selanjutnya) Maka dapat dirumuskan, diketapkan dalam program prioritas TKAPD di masing-masing daerah,” ungkap Jamal.
Terakhir, Jamal juga mengungkapkan perlunya dukungan bersama baik dari pihak OJK dan di masing-masing kabupaten/kota untuk bisa meraih apa yang menjadi rumusan bersama dalam percepatan akses keuangan yang produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
“Nah ini oleh karenanya, di momen-momen inilah kita harapkan agar High Level Meeting khususnya di TKAPD ini mendapatkan solusi yang terbaik untuk penyusunan TKAPD di tahun 2027,” tutupnya.
Reporter: Yayan
