Gorontalo – Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Gorontalo terus memperkuat koordinasi dan sinergi untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat di tengah ancaman fenomena El Nino kategori sangat kuat. Kondisi iklim tersebut menjadi tantangan bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan, sehingga diperlukan langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan tekanan harga pangan.
Berdasarkan perkembangan harga pada September 2026, inflasi tahunan Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 5,46% (year-on-year/yoy), sedangkan inflasi kumulatif sejak Januari hingga September mencapai 4,44% (year-to-date/ytd). Komoditas cabai rawit menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pada periode tersebut, dengan andil sebesar 1,46 poin persentase. Perkembangan ini mendorong perlunya peningkatan pemantauan harga dan ketersediaan komoditas pangan strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Pengalaman pengendalian inflasi di Gorontalo menunjukkan bahwa koordinasi yang kuat dan pelaksanaan program secara konsisten dapat memberikan hasil positif. Pada 2025, TPID Gorontalo berhasil meraih penghargaan sebagai TPID Berkinerja Terbaik dalam ajang TPID Awards 2026. Penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk mempertahankan kinerja sekaligus memperkuat strategi pengendalian inflasi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan dinamika pasokan pangan.
Komitmen pengendalian inflasi juga diperkuat melalui forum Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) yang diselenggarakan pada 23 Oktober 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi strategi pengendalian inflasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan melibatkan Menteri Pertanian, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta kepala daerah se-Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan memperkuat keselarasan kebijakan untuk menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan konektivitas distribusi antardaerah, serta memperkuat ketahanan pangan kawasan. Sinergi lintas wilayah dinilai penting untuk mengantisipasi potensi gangguan produksi dan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga komoditas pangan.
Di tingkat daerah, strategi pengendalian inflasi akan terus dilaksanakan melalui kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Pada aspek Keterjangkauan Harga, upaya dilakukan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, serta penyaluran bantuan pangan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Sementara itu, pada aspek Ketersediaan Pasokan, langkah yang ditempuh meliputi gerakan menanam atau Agro Mopomulo di pekarangan rumah, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta dukungan terhadap penyediaan sarana produksi pertanian.
Selanjutnya, Kelancaran Distribusi diperkuat melalui fasilitasi penyaluran komoditas pangan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan. Adapun Komunikasi Efektif dilakukan melalui koordinasi TPID, pelaksanaan High Level Meeting (HLM) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pemantauan harga, inspeksi pasar, serta edukasi kepada masyarakat mengenai belanja bijak dan diversifikasi pangan.
Ke depan, perhatian juga diarahkan pada kecukupan stok komoditas strategis, perkembangan harga, dan kelancaran distribusi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah antisipasi akan terus diperkuat sejak dini untuk menghadapi peningkatan kebutuhan pangan pada Ramadan dan Idulfitri 2027.
Melalui penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, peningkatan pasokan, dan intervensi yang tepat sasaran, risiko tekanan inflasi diharapkan dapat diantisipasi secara lebih efektif. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan yang cukup dan terjangkau.
Masyarakat Gorontalo turut diimbau untuk berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan serta memanfaatkan alternatif pangan yang tersedia, termasuk bahan pangan nonlokal, sebagai bagian dari diversifikasi konsumsi. Di sisi lain, pedagang dan distributor diharapkan menjaga kewajaran harga serta mendukung kelancaran pasokan.
Partisipasi seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengendalian inflasi. Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat, stabilitas harga di Provinsi Gorontalo diharapkan tetap terjaga sehingga daya beli dan kesejahteraan masyarakat dapat terus didukung di tengah berbagai tantangan ekonomi dan iklim.
