Gorontalo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Dinas Sosial klarifikasi adanya protes Wali Kota Gorontalo yang menyampaikan tak ada pemberitahuan ke pemerintah Kota terkait pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone menjelaskan, BLP3G adalah bantuan yang menyasar kepada masyarakat se Provinsi Gorontalo yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana tingkat kesejahteraannya masih di bawah dan layak untuk diberikan bantuan pangan tersebut.
Pada pelaksanaannya, Sagita mengaku selalu berkoordinasi intens khususnya dengan aparat di tingkat desa maupun kelurahan, serta selalu menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati/Walikota. Bahkan sebelum disalurkan, penetapan penerima bantuan saja sudah dikoordinasikan.
“Kami kirimkan nama – nama yang ada dalam desil 1 dan 2 tersebut ke masing – masing desa dan kelurahan untuk disusun prioritasnya melalui mekanisme musyawarah desa maupun kelurahan yang melibatkan unsur – unsur terkait di desa maupun kelurahan,” ungkap Sagita.
“Mengingat tidak semua dalam daftar tersebut bisa tercover karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Prosesnya sudah dimulai sejak akhir tahun lalu. Alhamdulillah meskipun mengalami efisiensi anggaran, namun dengan kebijakan bapak Gubernur dan ibu Wakil Gubernur serta para Aleg menyampaikan harus tetap ada karena masih banyak masyarakat desil 1 dan desil 2 yang sangat membutuhkan bantuan ini,” lanjutnya.
Sagita menjelaskan bantuan pangan ini meripakan salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat untuk sedikit mengurangi pengeluarannya. Selain BLP3G, Gubernur dan Wagub Gorontalo juga menyerahkan bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan bantuan usaha bagi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) khusus untuk masyarakat kurang mampu tapi memiliki usaha kecil – kecilan sebagai upaya untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.
“Terkait pelaksanaannya di Kota Gorontalo, sebenarnya kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan untuk Bapak Walikota Gorontalo, memang suratnya kemalaman karena kami masih menunggu kepastian pelaksanaan Pelantikan Bupati Gorontalo Utara jangan sampai berbenturan dengan jadwal BLP3G pada hari Jumat, mengingat Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur akan hadir pada kegiatan tesebut,” papar Sagita.
Sebelumnya pemerinth Provinsi setelah mendapatkan kepastian bahwa pelaksanaan BLP3G dapat dilaksanakan hari Jumat, pihaknya memproses secara berjenjang surat pemberitahuan kepada Walikota dan untuk mempercepat dan mengirimkan surat tersebut kepada Sekda Kota Gorontalo dan Kepala Dinas Sosial Kota Gorontalo untuk mengantisipasi surat fisik terlambat sampai ke Walikota.
“Alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan BLP3G hari ini di Kota Gorontalo tetap berjalan lancar, kami tetap berterima kasih kepada Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan karena tetap meminjamkan fasilitasnya untuk pelaksanaan kegiatan hari ini termasuk kehadiran masyarakat penerima manfaat,” lanjut Sagita.
Tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak lain untuk membantu masyarakat dan berharap ini tidak berpolemik. Dengan selesainya pelaksanaan BLP3G di Kota Gorontalo maka sudah 3 wilayah yang tuntas distrbusinya yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo serta sebagian Kabupaten Gorontalo Utara.
“Terima kasih juga kami sampaikan untuk Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo serta Kabupaten Gorontalo Utara sementara untuk Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato juga sudah teragendakan pelaksanannya,” pungkasnya.
