Dulohupa.id-Sejumlah mahasiswa harus menerima perlakuan kurang mengenakan dari oknum anggota DPRD Boalemo, Lahmudin Hambali. Sebab, para mahasiswa ini diusir oleh Lahmudin saat sedang menyampaikan aspirasi di gedung rakyat tersebut pada Senin 12 Juli 2021 kemarin.
Pengusiran itu pun menurut Ketua Eksternal PMII Kota Gorontalo, Tri Haryanto M. Atjil, memperlihatkan arogansi wakil rakyat kepada rakyat sendiri.
Kata dia, mestinya sebagai wakil rakyat, apalagi Wakil Ketua DPRD Boalemo, Lahmudin bijaksana menyikapi segala bentuk persoalan. Sebab kata dia, keresahan rakyat pasti bermuara kepada wakil rakyat. Dan perilaku yang dipertontonkan oleh Lahmudin itu, katanya, tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat, dan juga dapat mencoreng citra baik DPRD, yang dikenal sebagai penyambung aspirasi rakyat. Karena itu, dirinya mendesak, Lahmudin Hambali meminta maaf atas perilakunya tersebut.
“Sikapnya tidak mencerminkan seorang wakil rakyat. Dia wajib meminta maaf. Paling tidak itu dapat sedikit mengobati sikap arogansinya,” ujar Yanto Rabu (13/7).
Tidak hanya itu, dirinya menilai sikap arogansi yang dilakukan kepada para aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Boalemo itu, tidak hanya melukai, tapi juga pengkhianatan terhadap demokrasi.
Karena itu, dirinya menegaskan, pihaknya akan terus mendukung segala bentuk perjuangan PMII Boalemo tersebut, untuk terus suarakan hak-hak rakyat. Bahkan katanya, pihaknya akan terjun langsung, ikut mengawal apa yang diperjuangkan PMII Boalemo tersebut.
“Kami masih menunggu hasil advokasi sahabat-sahabat di sana terkait hal ini. Tidak menutup kemungkinan kami akan terjun langsung ke sana,” tegasnya.
Sebelumnya aksi Lahmudin tersebut, terekam dalam video berdurasi 48 detik, dalam video tersebut terlihat, Lahmudin meminta sejumlah mahasiswa untuk keluar dengan nada yang keras, “Kaluar ngoni, kaluar ngoni, (Keluar kalian, keluar kalian),” kata Lahmudin dengan nada keras.
Sementara itu, salah orator dari mahasiswa tersebut, Algif menyampaikan, bahwa sebelumnya pihaknya melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Kabupaten Boalemo, menyampaikan beberapa tuntutan, dan lalu melanjutkan demonstran tersebut di Kantor DPRD Kabupaten Boalemo.
“Kami mendesak Plt.Bupati Boalemo untuk mencopot jabatan pejabat yang terindikasi melakukan korupsi pengadaan buku pintar Tahun 2008, Pungli di tahun 2018, dan pungli DAK Tahun 2020 yang ada di Dikpora Kabupaten Boalemo,” ujarnya kepada Dulohupa.id via whatsapp.
Setelah itu, di DPRD kata dia, pihaknya mendesak agar DPRD Kabupaten Boalemo tersebut menyelesaikan secara tuntas kasus korupsi. Terhadap kasus yang ada di Dikpora Kabupaten Boalemo tanpa pandang bulu.
“Mendesak DPRD Boalemo agar segera membentuk Pansus, untuk mengeluarkan hak angket dan hak interpelasi mengusut tuntas, kebijakan pejabat eksekutif yang terindikasi terlibat korupsi, yang ada di Dikpora serta penyalahgunaan kewenangan dan jabatan yang kerap kali merugikan keuangan Negara dan merenggut hak-hak rakyat,” tutupnya.
