Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo, Rabu (17/6/2026), saat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
Meski kembali berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah, Pemkot Gorontalo menegaskan capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri.
Wali Kota Adhan mengatakan, seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah daerah.
Menurutnya, rekomendasi BPK merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami menyadari bahwa integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah. Catatan dari BPK RI menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan ke depan,” ujar Wali Kota Adhan.
Sebagai bentuk keseriusan, Wali Kota Adhan telah menginstruksikan Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Pengawasan tersebut bertujuan memastikan setiap langkah perbaikan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, Pemkot Gorontalo juga mengharapkan dukungan serta fungsi pengawasan dari DPRD Kota Gorontalo agar upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih optimal.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo optimistis kualitas pengelolaan keuangan daerah akan terus meningkat, sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
