Dulohupa.id – Wakil Bupati Boalemo, Lahmudin Hambali membuka kegiatan verifikasi lapangan untuk evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026 dan penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026 tingkat Kabupaten Boalemo di Hotel Grand Amalia, Kamis (22/10/2026)
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Boalemo Eka Putra Noho, Sekretaris Daerah Nurdin Baderan, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Boalemo, serta tim verifikator lapangan dari Provinsi.
Dalam sambutannya, Lahmudin menyampaikan bahwa pelaksanaan PUG dan penilaian Parahita Ekapraya merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek pembangunan.
Menurutnya, pengarusutamaan gender bukan sekadar program, melainkan strategi untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara dalam pembangunan.
“Pengarusutamaan gender bukan sekadar program, tetapi strategi untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam pembangunan. Ini adalah wujud komitmen kita untuk membangun Boalemo yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Lahmudin.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah berupaya mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan melalui berbagai kebijakan dan program di seluruh OPD.
Lahmudin berharap seluruh OPD dan kecamatan dapat menunjukkan komitmen serta bukti nyata pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan kerja masing-masing selama proses verifikasi berlangsung.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Nurdin Baderan menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan PUG membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk mendorong pembangunan daerah yang responsif gender.
Verifikasi lapangan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya, yakni penghargaan dari pemerintah pusat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
Reporter: Mat
