Scroll Untuk Lanjut Membaca
NASIONAL

Sosialisasi Pilkada Mendapat Antusias Dari Anak Muda di Bone Bolango

67
×

Sosialisasi Pilkada Mendapat Antusias Dari Anak Muda di Bone Bolango

Sebarkan artikel ini
Sosialisasi Pilkada KPU Bone Bolango.
Sosialisasi Pilkada yang dilaksanakan KPU Bone Bolango yang dikemas dalam Momen Obrolan Santai Anak Muda (Mosalamu) mendapat antusias dari warga utamanya para remaja.

Dulohupa.id – Sosialisasi Pilkada yang dilaksanakan KPU Bone Bolango yang dikemas dalam Momen Obrolan Santai Anak Muda (Mosalamu) mendapat antusias dari warga utamanya para remaja.

Banyaknya pertanyaan yang dilontarkan para peserta sosialisasi membuktikan respon masyarakat terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bone Bolango meningkat.

Berbagai macam pertanyaan muncul,
salah satunya soal verifikasi KTP dukungan untuk calon perseorangan.

Seorang peserta sempat menanyakan bagaimana cara KPU Bone Bolango mengetahui KTP dukungan yang dimasukkan calon perseorangan proses mendapatkannya legal atau ilegal.

Si penanya mencontohkan, kalau hanya foto copy KTP saat ini bisa diperoleh di kantor desa, atau bahkan lembaga pembiayaan. Padahal, bisa saja si pemilik KTP tidak setuju.

Menjawab itu, komisioner KPU Provinsi Gorontalo Sophyan Rahmola sebagai narasumber menjelaskan, pada dasarnya KPU tidak tahu dan tidak ada pembatasan, bagaimana dukungan KTP itu diperoleh.

Hanya saja, KPU akan melakukan proses verifikasi. Dan bukan hanya sampel, namun si pemilik KTP akan didatangi satu per satu, untuk dikonfirmasi kebenaran dukungannya.

“Tak peduli dimana alamat si pemilik KTP, tetap akan didatangi. Mau 15 ribu KTP yang dimasukkan, semuanya akan dikunjungi petugas,” ungkapnya, Rabu (5/2/2020), di De Center Point, Bone Bolango.

Dari sini kata Sophyan, akan diketahui otentifikasi cara calon perseorangan mendapatkan dukungan KTP. Kalau memang dukungannya tidak benar, maka akan langsung dicatat.

Sutenty Lamuhu dari komisioner KPU Bone Bolango juga menegaskan, satu KTP hanya berlaku untuk satu calon perseorangan. Tidak boleh untuk calon perseorangan yang lain. (Erik Baruadi)