Dulohupa.id – Pokja Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation ( REDD) Green Climate Fund (GCF) Output 2 Provinsi Gorontalo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Wahana Mitra Mandiri menggelar Kick-Off Meeting RBP REDD+ GCF Output 2 yang dilaksanakan di Hulontalo Balroom, Senin (27/10/2025).
Kegiatan ini dibuka Gubernur Gorontalo diwakili Plt Asisten I Bidang Pemerintahan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, SE, M.Si.
Turut hadir juga Kapala Bappeda Provinsi Gorontalo sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Dr.Wahyudin, Kepala Dinas LHK provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka, S.STP, MM, Sekretaris DLHK didampingi Sekretaris DLHK Syahbuddin Buata, SE, MSi, serta dihadiri Direktur Eksekutif Wahana Mitra Mandiri, Ir. Yoppy Setyantoro,. SP., M.Si, perwakilan BPDLH Lia Kartikasari, para kepala UPT kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, kelompok kerja RBP REDD+ GCF, maupun para kepala dinas lingkungan hidup kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, dan para KPH se-Provinsi Gorontalo.
Kick Off RBP REDD+ GCF bertujuan untuk memperkuat program Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau menuju pembangunan berkelanjutan.
Kadis LHK Fayzal menjelaskan sebelum adanya Kick off ini, pemerintah telah lama berkomitmen menghadapi perubahan iklim. Dengan adanya program pendanaan pengendalian iklim, diharapkan bisa dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat untuk generasi yang akan datang.
Ia menjelaskan, kegiatan ini akan dilakukan pelatihan penghitungan cadangan karbon bagi staf KPH yang akan dilaksanakan selama 2 hari yakni pada tanggal 28 sampai 29 Oktober 202, serta persiapan aksi proklim bersama mitra kolaborasi.
Dinas LHK juga akan memfasilitasi kegiatan aksi penanaman yang berkolaborasi dengan program penurunan emisi provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 30 oktober 2025, pengadaan alat dan perlengkapan patroli, serta pengadaan alat dan perlengkapan pemadam kebakaran di semua KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan).
“Seluruh pihak dapat menjadikan momentum ini sebagai awal yang kuat dalam mewujudkan Gorontalo yang hijau, tangguh, dan rendah emisi,” tegas Fayzal.
Dalam penjelasannya, skema RBP REDD+ GCF membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan insentif berdasarkan keberhasilan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Pada tahun 2024, Indonesia menerima pembayaran RBP senilai USD56 juta. Sementara alokasi untuk Provinsi Gorontalo senilai USD 414.883 atau setara dengan 6,4 miliar rupiah.
Sementara Lia Kartikasari selaku Kepala Divisi Penyaluran Dana Program dalam pemaparannya mengatakan, sebelumnya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai lembaga yang mengelola dana tersebut telah menyalurkan dana ke sejumlah daerah untuk mendukung program tersebut.
“Jangan jadikan ini hanya seremonial. Kami berharap melalui kerja sama ini, kita tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menyalurkan harapan dan kepercayaan global terhadap komitmen Indonesia dalam penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di setiap daerah,” tegas Lia.
“Melalui proyek ini, Indonesia menunjukkan komitmennya bahwa menjaga hutan bukan sekedar tugas, tetapi menjaga warisan untuk masa depan bersama. Dengan dukungan banyak pihak, Indonesia optimis dapat melakukan aksi mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim di masa depan,” tambah Lia.
Disamping itu Plt Asisten I Bidang Pemerintahan, Sukril Gobel mengapresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan kick off RBP REDD+ GCF yang menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi semua pihak untuk menekan emisi GRK dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Gorontalo. Dengan potensi besar dari ekosistem yang ada, Gorontalo diharapkan menjadi model keberhasilan implementasi REDD+ di Indonesia.
Sukril menjelaskan, Indonesia termasuk Provinsi Gorontalo, memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pengurangan emisi. Dalam kontribusi yang ditetapkan secara Nasional (NDC), Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan hingga 43,20% dengan dukungan Internasional sampai pada tahun 2030.
“Pencapaian target ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Saya mengajak seluruh pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program ini dengan penuh tanggungjawab. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan hutan yang lestari di Gorontalo,” pungkas Syukril.
Reporter: Enda
