Scroll Untuk Lanjut Membaca
HEADLINEPOHUWATO

Proses Mediasi Gagal, Penggugat Kecewa dengan PT PETS-GSM

88
×

Proses Mediasi Gagal, Penggugat Kecewa dengan PT PETS-GSM

Sebarkan artikel ini
PT PETS-GSM
Pengadilan Negeri Gorontalo. foto: Hendrik Gani

Dulohupa.id – Proses mediasi yang digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo terkait perkara pengalihan IUP (Izin Usaha Pertambangan) KUD Dharma Tani Marisa yang digugat oleh Nurlaila Kadji kembali ditunda.

Penundaan mediasi tersebut dilakukan karena pihak Perusahaan PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) tak satupun yang hadir. Dalam proses mediasi yang hadir dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dan Pemkab Pohuwato, Selasa (19/12/2023).

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Nurlaila Kadji, Irfan Slamet Bano SH. Pihaknya mengaku kecewa ketidakhadiran pihak PT PETS-GSM.

“Kami sangat kecewa pihak Perusahan (PETS-GSM) tak menghadiri mediasi ini. Olehnya, penyampaian penolakan mediasi tadi sudah disampaikan ke pihak pengadilan. Tapi tetap proses mediasi harus dilanjutkan sesuai PERMA (Peraturan Mahkamah Agung),” ungkap Kuasa Hukum, Irfan Bano.

Saat ini proses mediasi di PN Gorontalo terus berjalan, bahkan mediasi selanjutnya akan dilaksanakan kembali pada tanggal 3 Januari Tahun 2024.

Baca Juga: Permohonan Tergugat Intervensi KUD Dharma Tani Marisa Ditolak

Tentu hal itu kata Irfan, pihaknya sebagai penggugat telah mempersiapkan beberapa hal, salah satunya yaitu membuat resume.

“Tentu kita akan persiapkan resume untuk menghadapi mediasi yang akan digelar pada tanggal 3 Januari 2024,” jelasnya.

Nanti saat masuk pada pokok perkara, pihak kuasa hukum akan meminta pihak perusahaan PT PETS-GSM untuk sementara menghentikan pekerjaan proyek mereka sampai perkara ini selesai.

“Nanti pada pokok perkara kita akan minta serta merta bahwa pihak perusahaan menghentikan sementara proses pengerjaan proyek mereka di lahan yang berperkara tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pohuwato digugat karena mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato nomor 99/BH/XXII.5/II/2015 tertanggal 23 Februari 2015 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara Pemerintah Provinsi Gorontalo digugat karena mengeluarkan surat keputusan Gubernur Gorontalo tertanggal 4 September 2015 Perihal Keputusan nomor 351/17/IX/2015 tentang pengalihan izin usaha pertambangan operasi produksi KUD Dharma Tani kepada PT PETS itu dianggap melawan hukum.

Sedangkan Kementerian ESDM digugat karena mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Izin Usaha Produksi (IUP) nomor : 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020.

Sementara IUP KUD Darma Tani yang digugat oleh anggota KUD itu telah beralih ke tangan perusahaan pertambangan. Saat ini pihak perusahaan tersebut tengah melakukan negosiasi peralihan profesi para penambang di wilayah 100 Ha milik KUD yang tercantum dalam IUP.

Para penggugat berpendapat bahwa 100 Ha milik KUD itu diperuntukan untuk kemaslahatan anggota KUD sendiri bukan untuk dialihkan ke pihak perusahaan pertambangan.

Olehnya dengan segenap perjuangan untuk para penambang, penggugat mengugat para pihak yang dianggap tidak pro terhadap keberlangsungan hajat hidup penambang lokal.

Reporter: Hendrik Gani
banner