Scroll Untuk Lanjut Membaca
Pemkot Kotamobagu

Pemkot Kotamobagu Finalisasi Persiapan SPPG Bersama TNI–Polri

×

Pemkot Kotamobagu Finalisasi Persiapan SPPG Bersama TNI–Polri

Sebarkan artikel ini
SPPG Kotamobagu
Rapat koordinasi persiapan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang digelar Pemkot Kotamobagu bersama jajaran TNI dan Polri.

Kotamobagu, Dulohupa.id – Pemerintah Kota Kotamobagu terus mematangkan kesiapan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis Nasional (MBGN) dengan melakukan finalisasi persiapan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) bersama jajaran TNI dan Polri. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di ruang Sekretaris Daerah, Selasa (18/11/2025).

Rakor tersebut menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap progres kesiapan 11 SPPG yang akan beroperasi di empat kecamatan. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, SH., ME., menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan layanan gizi berjalan efektif.

“Kami melakukan rapat koordinasi dengan pihak MBG, Polri, dan TNI untuk melihat sejauh mana persiapan SPPG yang ada di Kotamobagu,” ujar Sofyan.

Ia menjelaskan bahwa Satgas pelaksana MBGN telah dibentuk dengan Wakil Wali Kota sebagai ketua, serta seluruh perangkat daerah terkait sebagai anggota. Setiap OPD memiliki kewenangan berbeda dalam mendukung kebutuhan bahan baku, logistik, hingga skema distribusi.

“Kami menilai kewenangan masing-masing perangkat daerah untuk menyiapkan kebutuhan bahan baku apabila semua SPPG sudah siap,” tambahnya.

Dalam Rakor tersebut, turut disampaikan bahwa satu SPPG di Kelurahan Kotobangon telah masuk tahap akhir dan dijadwalkan siap beroperasi mulai Kamis, 20 November 2025. Unit ini akan menjadi percontohan awal implementasi MBGN di wilayah Kota Kotamobagu.

Menurut Sofyan, setiap SPPG ditargetkan mampu melayani 2.500–3.000 sasaran di masing-masing wilayah, mencakup pelajar dan kelompok masyarakat prioritas. Ia juga memberikan apresiasi atas dukungan Polres Kotamobagu dan Kodim, yang ikut memperkuat pengawasan serta membantu kelancaran persiapan teknis di lapangan.

Rakor ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program MBGN sekaligus memperkuat sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perangkat teknis untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan optimal.

Reporter: Dayat