Gorontalo – Mitra Global Environment Facility – Small Grants Programme (GEF-SGP) di Gorontalo menggelar diskusi terkait penyempurnaan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Taman Hutan Raya (Tahura) Gorontalo.
Dalam pertemuan ini, sebanyak 12 masukan penting dari berbagai akademisi, lembaga riset, serta masyarakat disampaikan untuk memperkuat regulasi dan pengelolaan Tahura secara berkelanjutan.
Adapun masukan ini terungkap dalam diskusi multi-stakeholder untuk membahas isu-isu strategis di Taman Hutan Raya (Tahura) BJ Habibie. Diskusi yang digelar selama dua hari, yakni 24-25 Februari 2025 ini digelar di lantai 3 Gedung Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini adalah kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Gorontalo, Lembaga Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Universitas Gorontalo, dan Woman Institute Research and Empowerment (WIRE) Gorontalo, sebagai mitra Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP), United Nations Development Programme (UNDPD) dan Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL).
Prof. Amir Halid dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menekankan bahwa pengesahan Ranperda di DPRD memerlukan pendekatan politis yang pragmatis. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan UPTD Tahura agar kawasan ini dapat dikelola sebagai satu kesatuan ekosistem yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.
Rosyid Azhar dari Agraria Institut memberikan masukan terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Ia mencatat bahwa populasi babi hutan dan babi rusa semakin berkurang, sementara monyet macaca justru menjadi hama bagi petani sekitar hutan. Selain itu, penting untuk menjaga keberadaan suku terasing, melestarikan budaya lokal, serta mengembangkan spesies padi lokal yang tahan kekeringan.
