Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

KPU Pohuwato Mulai Sosialisasikan Syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

Dulohupa.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato sore tadi, Jumat (14/8) mulai menyosialisasikan syarat pencalonan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kepada setiap perwakilan Partai Politik (Parpol) dan Liasion Officer (LO) dari Bapaslon perseorangan.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pohuwato, Iskandar Alulu mengatakan, bahwa tujuan kegiatan ini untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada setiap Bapaslon yang akan mendaftarkan dirinya. Bagaimana mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi.

“Sehingga hasil dari pertemuan ini, baik mereka yang dari Parpol dan Bapaslon perseorangan sudah mengetahui apa saja hal-hal yang harus mereka persiapkan nanti, sebagai syarat pencalonan,” kata Iskandar saat diwawancarai wartawan di ruangan Aula KPU Pohuwato.

Iskandar menjelaskan, ada sekitar 17 item yang harus dipenuhi oleh setiap bakal pasangan calon pada saat proses pendaftaran dibuka. “Yang jelas pada tahapan pencalonan, jika ada calon yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020, maka tak bisa dipaksakan untuk lolos pada tahap selanjutnya”.

Tambah dia bahwa, “Tadi pagi kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan 12 instansi terkait yang membahas tahapan pencalonan. Instansi yang hadir dalam rapat tersebut nantinya, yang akan memberikan surat atau dokumen sebagai syarat pencalonan untuk calon bupati dan wakil bupati,” jelasnya.

Lanjut Iskandar lagi, jika pada saat pembukaan pendaftran pencalonan berlangsung hingga batas waktu yang ditentukan, belum ada bapaslon yang mendaftar, maka sesuai dengan amanat PKPU Nomor 5 tidak bisa diterima lagi pencalonan yang nanti diajukan setelah itu.

“Apalagi memperpanjang waktu pendaftaran, itu tidak bisa. Karena sesuai dengan PKPU Nomor 5 tahapan pencalonan sudah ditentukan,” ungkapnya.

Biasanya kata Iskandar, pada saat pendaftaran dibuka, pada hari terakhir itu, waktu pendaftran diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WITA, berbeda dengan hari biasanya, yang hanya sampai pukul 16.00 WITA.

“Lewat dari pukul 24.00 pada hari terakhir, itu berarti pendaftaran sudah ditutup. Dan kita tidak bisa melakukan tindakan yang melebihi dari amanah konstitusi, itu jelas tidak bisa,” terang Iskandar dalam wawancara. **(Zul.M)