Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) angkat bicara terkait dugaan kebocoran 337 Juta data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dijual di internet.
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi mengatakan, tidak ada data yang bocor dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat Online.
Diketahui, SIAK adalah sistem digitalisasi yang digunakan oleh Dukcapil, sehingga pelayanan di berbagai daerah dapat terkoneksi secara daring.
“Jika dilihat dari format elemen data, format elemen data yang ada di BreachForums tidak sama dengan format elemen data yang terdapat pada database kependudukan Ditjen Dukcapil saat ini,” kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi.
Sampai saat ini, Kemendagri masih melakukan audit investigasi dan mitigasi preventif atas dugaan kebocoran database kependudukan dan catatan sipil. Kegiatan tersebut dilakukan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Untuk sementara, yang dapat kami informasikan adalah sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat online, yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri” kata Teguh.
Disisi lain, sebuah akun Twitter @DailyDarkWeb pada, Selasa (18/7/23) memposting dugaan penjualan 217,7 juta data SIAK dari Ditjen Dukcapil Kemendagri di situs gelap atau Dark Web dengan ukuran sebesar 131 GB.
“Diduga, data dari SIAK, yang dimiliki oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Aktor mengklaim sedang menjual 217.750.843 data,” tulis akun Twitter @DailyDarkWeb.
Melansir informasi itu, pelaku pengunggahan informasi di DarkWeb yaitu Bjorka. Sosok yang sudah lama membuat gaduh publik karena ulahnya mencuri data kementerian dan data pribadi tokoh publik.
Adapun data yang dijual terdiri atas NIK, nama, nomor KK, gender dan nama ibu kandung. Peretas menjual data itu dengan harga 5.000 dolar AS atau Rp 74,93 juta.
Content Writer
