Untuk Indonesia

Kejari Tangani Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di DPRD Pohuwato

Dulohupa.id-Kepala Seksi Intel Kejari Pohuwato, Iwan Sofyan mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato.

Kata Iwan, laporan terkait kasus ini sebelumnya masuk ke Kejati Gorontalo, namun dilimpahkan ke Kejari Pohuwato, karena kasus tersebut terjadi wilayah penanganan Kejari Pohuwato.

Secara rinci Iwan menjelaskan, bahwa kasus tersebut adalah dugaan korupsi terkait dengan kegiatan perjalanan dinas sekretariat DPRD Pohuwato tahun anggaran 2018, dan kegiatan makan dan minum di sekretariat DPRD Pohuwato tahun anggaran 2019.

“Laporan pelimpahan kasus tersebut telah diterima oleh Kejari Pohuwato  sedari tanggal 9 Februari 2021. Tapi sebelumnya, laporan itu masuk di Kejati Gorontalo pada tanggal 25 Januari 2021. Terus karena memang wilayah kasus ini berada di kejari Pohuwato, akhirnya dari kejati melimpahkan laporan tersebut ke kejari Pohuwato untuk ditindaklanjuti,” jelas Iwan kepada Dulohupa.id di ruangannya, Selasa (16/2).

Kepala Seksi Intel Kejari Pohuwato, Iwan Sofyan/FOTO: Zulkifli Mangkau

Iwan melanjutkan, dugaan kasus korupsi di DPRD Pohuwato tersebut dilaporkan ke Kejati Gorontalo oleh DPP Lembaga Aliansi Indonesia yang bertempat di Jakarta. Ia juga menyebutkan, dalam surat yang ia terima hanya laporan dari DPP Lembaga Aliansi  Indonesia untuk masuk saat ini, sedangkan belum ada laporan dari LSM lainnya.

“laporan itu dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Lembaga Aliansi Indonesia yang masuk di kejati. Dan yang juga diteruskan ke kami itu laporan dari LSM yang sama. Dan Sampai hari ini, belum juga ada tembusan dari LSM lain,” terang Iwan.

Meskipun laporan sudah masuk dalam wilayah Kejari, Iwan menuturkan, pihak Kejari Pohuwato sampai dengan saat ini hanya menerima surat pelimpahan kasus saja, belum didukung dengan bukti-bukti mengenai laporan dugaan tindak korupsi perjalanan dinas dan kegiatan makan dan minum di sekretariat DPRD Pohuwato tahun anggaran 2018 dan 2019.

“Bukti-buktinya belum kami dapatkan, hanya surat saja yang kami peroleh. Cuman mungkin dalam minggu ini akan kami bahas dengan pimpinan, apakah memang bisa dilanjutkan, sambil menunggu dokumen atau bukti yang dilaporkan itu bisa kami dapatkan atau enggak. Sekarang juga masih dalam tahap pengumpulan data-data sambil menunggu bukti-bukti yang dilaporkan di Kejati Gorontalo,” kata Iwan dalam penjelasannya.

Reporter: Zulkifli Mangkau

Comments are closed.