Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Jika Tak Patuh, Pusat Keramaian di Gorontalo Akan Ditutup Paksa

 

Dulohupa – Seluruh kepala daerah di Gorontalo bersepakat akan memaksa masyarakat patuh protokol kesehatan cegah Covid-19. Sikap keras tersebut mengemuka dalam rapat yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan dihadiri oleh para bupati, wali kota, perwakilan DPRD dan unsur Forkopimda, pada Selasa (21/7/2020).

Kesepakatan itu salah satunya terkait penindakan tegas terhadap pusat perbelanjaan yang tidak menerapkan protokol Kesehatan; pasar harian, pasar mingguan, mall, super market, rumah makan, dan warung kopi yang abai terancam ditutup paksa.

“Para bupati dan wali kota akan mengeluarkan maklumat termasuk pemberian sanksi sambil menunggu Inpres dari pemerintah pusat. Selama tidak ada penindakan pasti tidak efektif,” ucap Gubernur Rusli kepada wartawan usai pertemuan.

Rusli mendorong bupati dan wali kota untuk tegas dan konsisten memberi sanksi. Jika ada satu penjual di pasar yang kedapatan tidak menggunakan masker, satu pasar diminta untuk ditutup. TNI, Polri dan Satpol PP siap mengamankan kebijakan ini.

“Toko tidak patuh, tutup. Saya sampaikan ke bupati wali kota harus tegas karena kewenangan itu di mereka. Seandainya kewenangan gubernur pasti saya tutup.  Warung, toko, pasar. Kalau pasar penjual tidak mau tertib ya tutup pasarnya,” tegasnya.

Begitu juga bagi warga yang menggelar hajatan pesta pernikahan, khitanan, pemakaman dan atau acara lain yang mengundang orang banyak. Jika tidak menerapkan protokol kesehatan akan diberi tindakan tegas.

Berikutnya menyangkut sanksi bagi warga yang tidak menggunakan masker selama berada di luar rumah. Semuanya sepakat untuk diberi denda. Usulan beragam mulai dari Rp50.000 hingga Rp250.000 untuk memberi efek jera kepada warga.

“Nilainya belum ditentukan masih dikaji tim yang menyusun. Saya minta apa yang kita sepakati ini harus ditindaklanjuti dan harus berkesinambungan,” sambungnya.

Regulasi tentang pendisiplinan warga oleh pemerintah kabupaten kota diminta mengacu pada Pergub no. 23 tahun 2020 tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19 Menuju Tatanan Normal Baru di Provinsi Gorontalo. Pada pasal 6 ayat 2 disebutkan sanksi administratif mulai dari teguran, penghentian sementara kegiatan, pengentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin. (ber/Pprov)