Gorontalo – Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka, menegaskan bahwa pemerintah hanya melakukan intervensi terhadap beras bersubsidi, khususnya beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan melalui Bulog. Sementara itu, harga beras premium sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.
Fayzal menjelaskan, pemerintah daerah melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok setiap hari. Namun, menurutnya, terdapat kekeliruan dalam membaca data harga beras yang beredar di masyarakat sehingga memunculkan anggapan seolah-olah seluruh jenis beras mengalami lonjakan harga.
“Ada pantauan harga setiap hari. Jadi kondisi harga beras yang ada sekarang itu memang ada penyimpangan data, cara membaca data yang agak keliru,” ujarnya.
Ia mengatakan, intervensi pemerintah hanya berlaku pada komoditas tertentu yang mendapatkan subsidi, seperti beras SPHP dan Minyakita.
“Pemerintah hanya mengintervensi beras yang disubsidi oleh pemerintah, seperti beras SPHP melalui Bulog dan Minyakita. Untuk beras premium, harganya mengikuti harga pasar yang berlaku. Jadi subsidi pemerintah tidak diberikan kepada beras premium maupun beras super,” jelas Fayzal.
Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan stok beras SPHP tetap mencukupi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Yang menjadi ukuran kami adalah memastikan stok beras pemerintah cukup, pasokannya tersedia, dan ketersediaannya aman,” katanya.
Terkait kenaikan harga beras di pasaran, Fayzal menyebut terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya. Salah satunya adalah musim kemarau yang berdampak pada hasil panen di sejumlah daerah.
“Panen di beberapa wilayah hasilnya kurang berpihak kepada petani, sehingga turut memengaruhi harga di pasaran,” ungkapnya.
Selain itu, harga beras juga dinilai cukup fluktuatif tergantung kualitas beras yang dijual. Beberapa merek atau kualitas tertentu masih bertahan pada kisaran harga yang dianggap wajar.
Ia juga menyoroti perbedaan metode penghitungan harga yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Menurutnya, sebagian menggunakan satuan kilogram, sementara masyarakat di pasar tradisional lebih banyak menggunakan satuan liter.
“Ada yang menghitung harga berdasarkan kilogram, ada juga berdasarkan liter. Masyarakat kita di pasar tradisional rata-rata menggunakan liter. Itu yang membedakan mekanisme pengambilan data, sehingga kita harus jeli melihat sumber datanya,” jelasnya.
Di sisi lain, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo juga terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjual komoditas di atas ketentuan harga yang berlaku.
Fayzal mengungkapkan, dalam pekan ini pihaknya telah memanggil oknum pelaku usaha, termasuk ritel modern dan pedagang pasar, yang diduga menjual barang dengan harga tinggi.
“Minggu ini kami sudah melakukan dua pemanggilan kepada ritel modern maupun pelaku pengecer pasar yang menjual dengan harga tinggi,” katanya.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok akan terus dilakukan guna melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas harga di pasaran.
“Pada prinsipnya kami terus melakukan pengawasan,” tutup Fayzal.
Reporter: Enda
