Untuk Indonesia

Dukungan Pemerintah untuk UMKM di Masa Pandemi COVID-19 (bagian 2)

Dulohupa.id- Secara nasional UMKM memberikan kontribusi yang luar biasa hebat terhadap perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kementerian KUKM) menyebutkan, ada sedikitnya 116 juta orang yang terlibat UMKM di Indonesia.

Selain itu jika dilihat, 99% usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM. Walaupun jumlah UMKM yang besar ini belum seimbang dengan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB), karena hanya berkontribusi sebesar 57% dari total PDB nasional.

Mas Wedar Haryagung Adji, Fungsional Perencana Direktorat Regional II Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan, bahwa UMKM sangat rentan dalam krisis pandemi COVID-19. Hal tersebut karena adanya penurunan permintaan produk dan keterbatasan modal usaha, keterbatasan fleksibilitas pasokan dan operasional, serta beberapa sektor yang terdampak COVID-19 yang kemudian secara langsung memengaruhi keberlangsungan usaha UMKM itu sendiri.

“Keterbatasan fleksibilitas pasokan ini juga memengaruhi karena dengan adanya pembatasan mobilitas barang dan jasa, otomatis pasokan menjadi terbatas dan juga operasional menjadi terbatas. (Selain itu) dengan adanya COVID-19, yang tadinya banyak (masyarakat) lari ke jasa dan barang yang non-esensial, sekarang orang akan cenderung untuk menahan (belanja jasa dan barang non-esensial). Mereka lebih prefer untuk fokus ke jasa atau barang yang sifatnya esensial. Yang sifatnya kebutuhan pokok,” kata Wedar.

Makanya, di tengah pandemi COVID-19, banyak UMKM yang kemudian mengalami penurunan permintaan barang hingga berdampak pada masalah pembayaran kredit.

Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) mencatat, di tengah pandemi, ada setidaknya 92% UMKM membutuhkan restrukturisasi pinjaman atau kredit, dan 26% tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman.

Dampaknya, ada 65% perusahaan menghentikan usahanya baik secara sementara maupun permanen, dan 58% perusahaan mengalami penurunan produksi akibat berkurangnya permintaan.

Memitigasi dampak COVID-19 terhadap UMKM tersebut, pemerintah lantas bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas jasa Keuangan (OJK) mewujudkan tiga kelompok kebijakan. Yakni kebijakan restrukturisasi kredit UMKM dengan melakukan relaksasi penilaian kualitas aset serta penundaan pokok dan subsidi bunga, kebijakan modal kerja dengan memberi kredit modal kerja berbunga murah serta penjaminan kepada Askrindo dan Jamkrindo, serta dukungan lainnya dengan pemberian insentif PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah, dan bantuan Presiden produktif usaha mikro.

Dana untuk kebijakan tersebut sebesar Rp 123,46 triliun dari Rp 695,2 triliun yang dialokasikan khusus untuk menangani COVID-19 pada 2020.  Jika dirinci, yakni subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun; penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp 78,78 triliun; belanja imbal jasa penjamin (IJP) sebesar Rp 5 triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah DTP sebesar Rp 2,4 triliun; serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar Rp 1 triliun.

Sementara secara regional, Budiyanto Sidiki, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo mengungkapkan, bahwa kebijakan pemerintah pusat sebetulnya terintegrasi juga dengan kebijakan daerah. Refocusing dana-dana transfer pemerintah daerah kata dia, selama pandemi COVID-19 digunakan untuk pemulihan ekonomi. Misalnya melalui Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta untuk pelaku UMKM di Gorontalo.

Tidak hanya itu saja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo pun juga menyiapkan bantuan program Stimulus Pemulihan Ekonomi Daerah (SPEDA) bagi pelaku UMKM. Bantuan tersebut sudah diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie pada 30 Desember 2020. SPEDA sendiri adalah bantuan pemprov melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar. Ada setidaknya 2.270 UMKM di tiga kabupaten yakni Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo, dan Pohuwato. Adapun besaran bantuan SPEDA ini untuk setiap pelaku UMKM adalah sebesar Rp 1,5 juta.

“Bantuan SPEDA sebetulnya adalah bantuan yang sudah disiapkan Pemprov Gorontalo kepada pelaku UMKM yang tidak mendapat bantuan BPUM tadi. Cuma memang alokasi bantuannya tidak terlalu besar, jadi kita menyasar usaha ultra mikro yang modalnya kecil dan terdampak pandemi COVID-19. Tapi memang bertahap, kita kucurkan pada 2020 dan mungkin akan sampai pada 2021. Total anggarannya itu kemarin Rp 3 Miliar,” ungkap Budi.

Sementara itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (BSG) dalam menangani dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM, juga menyatakan fokus dalam memberikan kredit produktif pada pelaku UMKM. Pemerintah pusat setidaknya mengucurkan dana sebesar Rp 1 triliun kepada BSG agar mampu menggerakan perekonomian daerah di tengah pandemi COVID-19. Pihak BSG pun telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan terkait dana tersebut.

Meski begitu, dari sejumlah bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah Gorontalo dalam membantu UMKM bertahan di tengah pandemi COVID-19, tidak ada satupun yang diterima oleh kelompok UMKM perempuan Juriya. Di Kabupaten Gorontalo saja, menurut Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM), Dinas Koperasi dan UKM, Merianti Saipi, ada setidaknya 16.743 unit usaha penerima BPUM. Namun tidak ada dari bantuan tersebut menyentuh UMKM di Desa Juriya. Kendati, dana BPUM yang berjumlah Rp 2,4 juta itu tentu sangat membantu keberlangsungan usaha UMKM Perempuan ini.

Apalagi, untuk untuk mengakses pembiayaan dari perbankan pun, kelompok UMKM di Desa Juriya mengaku belum siap dengan konsekuensi dan aturan perbankan, meski ada kebijakan restrukturisasi kredit dari pemerintah.

Kesulitan UMKM di tengah Pandemi COVID-19 Tidak Hanya Soal Keuangan

Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan, bahwa secara umum kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas pemerintah terutama yang menyasar UMKM, paling banyak menyasar persoalan pembiayaan atau keuangan. Padahal masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM saat ini tidaklah melulu soal pembiayaan atau likuiditas.

“Menjawab dan mencari problem solving yang tepat untuk menjawab (pertanyaan) tadi apakah kebijakan (pembiayaan terhadap UMKM) ini efektif atau tidak, yang pertama kita harus pahami dulu adalah persoalan yang kita hadapi ini apa? jangan sampai ketika melihat persoalan itu, kita tidak bisa membedakan mana persoalan yang menjadi penyebab atau trigernya, dan mana yang menjadi sebuah implikasi,” ungkap Enny.

Jika melihat lebih jernih masalah yang dialami oleh UMKM saat ini, maka perlu ditegaskan lagi bahwa saat ini masalahnya adalah pandemi COVID-19. Lalu implikasinya adalah, banyak aktivitas masyarakat yang terganggu, sehingga UMKM terganggu dari sisi suplai bahan baku maupun permintaan.

“Karena untuk memenuhi protkes banyak yang harus dilakukan, sementara di sisi lain juga, karena dari sisi supply tadi atau dari sisi kegiatan produksi tadi terganggu, maka menyebabkan juga aktivitas ekonomi yang tadinya mampu menghasilkan pendapatan, menjadi tidak menghasilkan. Sehingga dampaknya daya beli menurun, sehingga mereka (pelaku UMKM) menghadapi persoalan cash flow atau likuiditas,” jelas Enny.

Enny pun menyampaikan, dari sejumlah kajian termasuk kajian yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa permodalan bukanlah menjadi satu-satunya masalah yang dihadapi oleh UMKM, meski secara persentase ia menempati peringkat paling tinggi. Namun sebetulnya bukanlah satu-satunya masalah.

Karena selain permodalan kata Enny, masih ada masalah yang berkaitan dengan bahan baku, Sumber Daya Manusia (SDM) berupa keterampilan pelaku UMKM, maupun perizinan. Bahkan kata dia, beberapa UMKM untuk membuat kemasan yang menarik saja tidak tahu. Maka ketika kebijakan untuk membantu UMKM lebih besar berfokus dalam mengucurkan banyak dana untuk pembiayaan, maka tentu secara konsep tidak terlalu tepat.

“Dari perspektif ini saja kita sudah gagal paham. UMKM kita itu 98% adalah mikro dan ultra mikro, dan mereka rata-rata gak ada yang kena pajak kan. Lalu seberapa efektif (insentif perpajakan) itu? Jadi ini kan disamaratakan. Kalau korporasi besar tentu itu ada pajak,” ungkapnya.

Enny pun kemudian menyoroti soal kemudahan yang diberikan pemerintah dalam mengakses pinjaman bank. Menurutnya, kebijakan itu juga tentu tidak akan terlalu disambut baik oleh pelaku UMKM, apalagi di saat mereka kesulitan memasarkan produknya.

“Soal pinjaman baru. Jadi mereka (pelaku UMKM) ajah sampai hari ini kesulitan untuk mencari pasar, mencari pembeli. Lalu kalau ini ada pinjaman baru lagi, belum tentu disambut oleh pelaku UMKM. Karena mereka juga mikir. Kalau mereka dapat dana tapi potensi barangnya gak laku, artinya ada (potensi) NPL (Non Performing Loan), karena bank itu juga tentu memiliki prosedurnya sendiri (dalam memberikan pinjaman),” tegas Enny.

Makanya kata dia, dari sisi program UMKM, menurutnya pemerintah harusnya bisa memetakan masalah dasarnya dan mencari solusi yang lebih konkrit. Ia mendorong adanya kreasi baru dari pemerintah dengan program-program yang konkrit.

Senada dengan itu, Syahnan Phalipi, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia mengungkapkan, bahwa sebetulnya alokasi anggaran dengan triliunan rupiah oleh pemerintah bukanlah solusi terbaik.

Ia menilai, lembaga pemerintah mestinya menggunakan strategi yang bisa menyerap produk UMKM melalui proses pengadaan barang dan jasa. Metode ini kata dia, akan berdampak positif untuk UMKM.

“Kalau UMKM kesulitan masuk ke proses pengadaan, bantu mereka. Dahulukan produk UMKM. Itu salah satu upaya membantu yang luar biasa. UMKM kan bisa berharap kepada negara karena negara memang punya uang. Kalau perlu, ubah cara lelang supaya produk UMKM yang diutamakan. Jangan gunakan cara lama. Sampai kapanpun UMKM tidak akan mampu menang,” ungkap Syahnan.

Sementara itu, cara lain yang bisa dilakukan dalam membantu UMKM agar bisa beradaptasi dengan perubahan perilaku dan konsumsi masyarakat, adalah membantu mereka agar mampu mengakselerasi pemanfaatan teknologi atau digitalisasi untuk pemasaran, distribusi produk, produksi hingga sistem pembayaran. Juga, UMKM mesti dibantu dalam memodifikasi produknya agar sesuai kebutuhan pasar, lalu berkolaborasi dengan mitra dalam supply chain untuk menjamin pasokan bahan baku, menerapkan standar keamanan produk dan protokol kesehatan serta diversifikasi pasar.

“Nah di sini peran dari pemerintah dan BDSP sebenarnya. Karena biasanya UMKM hanya fokus di satu sisi aja. Mereka lupa bahwa mereka harus melakukan modifikasi, mereka lupa harus diversifikasi, mereka lupa mungkin harus melakukan standar keamanan dan kesehatan, (namun) belum konsisten,” tutup Wedar. **

Reporter: Wawan Akuba

Comments are closed.