Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Klarifikasi Paslon Nelson-Hendra dan Paslon Rustam-Dicky

Dulohupa.id – Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo, melakukan pemanggilan kepada pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Nelson-Hendra dan Paslon Rustam-Dicky, Sabtu (26/9).

Pemanggilan itu berdasarkan laporan Tony Yunus-Daryatno Gobel, terkait Surat Keterangan Fiskal (SKF) online, yang diajukan oleh paslon Nelson-Hendra dan Paslon Rustam-Dicky, sebagai dokumen syarat pencalonan pilkada serentak 2020, kepada Komisi Pemilihan Umum setempat. Tony-Daryatno menganggap, SKF online yang diajukan oleh paslon Nelson-Hendra dan Paslon Rustam-Dicky kepada KPU itu tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditemui usai lakukan pemeriksaan, Nelson mengungkapkan, bahwa setidaknya ada 17 pertanyaan yang diajukan kepadanya dan pasangannya, Hendra Hemeto.

“Jadi, kami kesini untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait laporan Pasangan Tony-Daryatno. Dan sebagai pasangan calon kami taat hukum dan aturan,” ungkap Nelson.

Secara tegas Neslon mengungkapkan, SKF sebagai surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), yang berisikan data pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu itu, memang bisa didapatkan secara online.

“Apa yang dipersoalan semua telah memenuhi aturan, dikarenakan, pihak KPU telah melakukan pemeriksaan dokumen syarat calon sebelum ditetapkan sebagai paslon pada Pilkada serentak 2020,” jelas Nelson.

Sehingga kata dia, meski telah dilaporkan ke bawaslu, namun ia dan Hendra tidak akan melaporkan balik paslon tersebut. Sehingga keempat paslon bisa maju ke tahapan selanjutnya.

“Saya tidak akan melakukan pelaporan balik dengan harapan tidak ada yang dicoret. Kami pun menginginkan ke empat lolos dan biarlah rakyat yang menentukan,” tandas Nelson.

Senada dengan Nelson, Rustam Akili yang juga dicecar dengan 17 pertanyaan terkait SKF itu juga mengungkapkan, “suket (surat keterangan) tidak menunggak pajak bisa dilakukan secara online. Hal ini sebagaimana yang disarankan oleh KPP Pratama saat kami melakukan konsultasi kepada KPP Pratama. Dan jika kami menunggak pajak, maka suket ini tidak akan keluar,” tandas Dicky.

Meski begitu, ia pun punya sikap yang sama dengan Nelson, bahwa tidak akan melaporkan balik paslon Tony-Daryatno. Hanya saja dirinya berpesan, agar paslon tersebut jangan berharap ia dan pasangannya dicoret dan ingin menang sendiri.

“Kami tak akan melaporkan mereka meskipun saya memiliki banyak data. Kami hanya ingin membelajarkan demokrasi yang baik kepada masyarakat,” tegas Rustam.

Lebih lanjut, Komisioner Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Devisi Penanganan pelanggaran, Fajri Arsad mengatakan, pihaknya telah memeriksa pelapor dan terlapor. Yakni Paslon Nelson-Hendra dan Rustam-Dicky terkait dugaan pelanggaran syarat pencalonan yang disampaikan di KPU. Yaitu tidak memiliki tunggakan pajak.

“Untuk kasus ini yang dilaporkan yaitu paslon dan KPU. Dan baru dimintai keterangan paslon Nelson-Hendra dan Rustam-Dicky. Sementara untuk KPU dan paslon nomor tiga akan dijadwalkan pada hari Minggu. Kami pun akan meminta keterangan dari pihak KPP Pratama terkait suket yang menjadi pokok persoalan, ” tutup Fajri

Reporter: Fandiyanto Pou
Editor  : Wawan Akuba